Sertifikat Rumah Ibu Dino Patti Djalal Ganti Pemilik, Anggota Komisi II Minta BPN Evaluasi Sistem

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengevaluasi sistem sertifikat pertanahan.

Hal ini disampaikan Guspardi menyusul terjadinya perubahan kepemilikan rumah milik ibunda mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Dinno Patti Djalal, beberapa waktu lalu.

"Artinya BPN perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh dari sistem pertanahan selama ini," ujar Guspardi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2/2021).

Legislator asal Sumatera Barat ini menilai, kasus tersebut menjadi salah satu dari sekian banyak kasus. Misalnya, penyerobotan tanah hingga sertifikat ganda.

Untuk itu, pihaknya mendesak Kementerian ATR/BPN mengambil sikap dan mencarikan solusi atas sederet permasalahan mengenai sertifikat tanah.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga meminta kepolisian mengusut kasus tersebut.

Menurut dia, penangkapan pelaku penting dilakukan guna mengungkap aktor di balik pencurian sertifikat yang menimpa keluarga Dino Patti Djalal.

"Di sisi lain, BPN pun harus menyikapi hal ini dengan serius karena mengindikasikan bahwa mafia tanah masih bebas berkeliaran dan harus di tumpas," ujar dia.

Diketahui, beberapa waktu lalu Dino membeberkan peristiwa pencurian sertifikat tanah yang dialami Ibunya.

Melalui akun Twitter resminya @dinopattidjalal, Dino menjelaskan, ibunya tahu menjadi korban mafia tanah itu setelah sertifikat rumahnya berubah nama kepemilikan.

Padahal, kata Dino, ibunya tidak pernah melakukan akad jual beli ( AJB) rumah tersebut.

"Agar publik waspada: satu lagi rumah keluarga saya dijarah komplotan pencuri sertifikat rumah. Tahu2 sertifikat rumah milik Ibu saya telah beralih nama di BPN padahal tidak ada AJB, tidak ada transaksi bahkan tidak ada pertemuan apapun dgn Ibu saya," tulis Dino.

Dino melanjutkan, komplotan mafia tanah tersebut mengincar targetnya dengan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, berkolusi dengan broker dan notaris palsu, serta memasang figur mirip foto target di KTP palsu lalu membayar mereka.

Meski telah melaporkan kasus itu kepada pihak kepolisian, dia tak menutup kemungkinan akan menyebarkan foto dan nama diduga pelaku yang sudah teridentifikasi.

Sebelumnya, Dino meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk mengusut kasus mafia tanah.

Selain itu, dia juga berharap agar masyarakat bersatu dalam melawan para mafia tanah.

"Sy juga harap masyarakat agar berani lawan mafia tanah. Para korban mafia tanah agar bersatu melawan mrk #berantasmafiatanah," tuntas Dino.