Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Terima 10 Juta Bahan Baku Vaksin dan 1 Juta Overfill Asal Sinovac

Kompas.com - 02/02/2021, 11:17 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, sebanyak 11 juta vaksin Covid-19 tiba di Indonesia.

Ia menjelaskan, 11 juta vaksin itu terdiri dari 10 juta bahan baku vaksin dan 1 juta vaksin overfill atau vaksin setengah jadi.

Kedatangan vaksin Sinovac ini merupakan tahap keempat setelah sebelumnya Indonesia menerima kedatangan vaksin sejak Desember 2020.

"Hari ini ada 10 juta bahan baku vaksin, dan 1 juta overfill dari Sinovac," kata Oscar dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/2/2021).

Ia mengatakan, hingga saat ini Indonesia sudah mengantongi sebanyak 28 juta vaksin Covid-19.

Baca juga: 10 Juta Vaksin Sinovac Tahap Keempat Tiba di Indonesia

"Hingga saat ini total jumlah vaksin yang sudah ada di Tanah Air 28 juta jumlah vaksin dan calon vaksin, ini sebagai salah satu langkah kongkret pemerintah hadir dalam rangka mengendalikan bagi kesehatan masyarakat," ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia memiliki 18 juta dosis vaksin Covid-19.

Total vaksin Sinovac ini dihitung mulai dari kedatangan vaksin pertama hingga ketiga sejak Desember 2020.

Kedatangan pertama vaksin Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis vaksin pada Minggu (6/12/2020). Kemudian, kedatangan kedua sebanyak 1,8 juta dosis vaksin. Dosis vaksin ini merupakan vaksin jadi bukan bahan baku.

Sementara itu, kedatangan ketiga sebanyak 15 juta dosis vaksin pada Selasa (12/1/2021). Lima belas juta dosis vaksin ini dalam bentuk bahan baku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com