Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Kompas.com - 23/01/2021, 06:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kekhawatiran badan kesehatan dunia (WHO) perihal kondisi ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 di dunia.

Ketidakeseimbangan itu bermula dari selisih yang jomplang antara kapasitas produksi vaksin Covid-19 dan sasaran vaksinasi yang jumlahnya sangat besar.  

Sasaran itu merujuk perhitungan kuota ideal sebesar 70 persen jumlah penduduk dunia yang harus menerima vaksinasi. Hal ini dilakukan untuk bisa mencapai herd immunity (kekebalan komunitas) di dunia.

Baca juga: Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

"This is a very big problem di dunia. Jadi WHO itu sudah pusing. Karena itu tadi penduduk dunia 7,8 miliar. Sementara kalau 70 persen (yang harus) divaksin itu setara 5,5 miliar," ujar Budi dikutip dari acara " Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

Jika 5,5 miliar warga dunia itu membutuhkan dua kali suntikan vaksinasi, maka dibutuhkan 11 miliar dosis vaksin. Sementara itu, produksi vaksin di dunia hanya bisa mencapai 6,2 miliar dosis.

"Padahal 6,2 dosis ini juga (digunakan) untuk (produksi) vaksin TBC, polio, rubela dan sebagainya. Kan tidak mungkin itu kita berhentikan ya," ungkapnya.

Sehingga, apabila diperkirakan dengan perhitungan secara umum, kuota yang bisa digunakan untuk memproduksi vaksin Covid-19 adalah sebanyak setengah dari 6,2 juta dosis.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan 11 miliar vaksin bagi 70 persen warga dunia tadi dibutuhkan waktu produksi setidaknya 3,5 tahun.

Budi mengungkapkan, kondisi ini menyulitkan sejumlah negara yang cukup terlambat dalam merespons ketersediaan vaksin Covid-19 di dunia.

Baca juga: Kapolda Babel Akhirnya Disuntik Vaksin Covid-19, Sempat Batal gara-gara Gula Darah Naik

"Jadi bayangkan negara-negara yang terlambat berpikir itu, begitu ada vaksin lalu dia pesan, ya menanti 3,5 tahun," ungkapnya.

Dia lantas mengungkapkan, dengan kondisi produksi vaksin Covid-19 yang masih terbatas itu, negara-negara kaya dan maju sudah memesan terlebih dulu.

Budi menyebut negara-negara besar sudah memakai sistem ijon atau memesan terlebih dulu kandidat vaksin yang belum jadi. Sehingga setelah vaksin tersedia, bisa langsung diberikan kepada negara-negara itu.

"Karena ini sudah di-ijon negara maju, negara kaya semua. Amerika Serikat empat kali populasi, Kanada enam kali populasi, sudah ijon semua," tutur Budi.

Baca juga: 9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

"Nah itu jadi problem di WHO karena penumpukan di negara maju dan kaya dan terjadi ketidakseimbangan," lanjutnya.

Melihat kondisi itu, Budi mengaku bersyukur karena pengadaan vaksin Covid-19 untuk Indonesia bisa berlangsung lancar dan cepat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com