Satgas Covid-19: PPKM Jawa-Bali Akan Terus Dilanjutkan jika Masyarakat Tak Disiplin

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk terus memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.

Perpanjangan kebijakan tersebut bergantung pada tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan.

"Apabila tidak (disiplin), maka kita akan terus memperpanjang periode pembatasan kegiatan ini terus menerus agar menjadi efektif sampai waktu yang tidak diprediksi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Wiku menyampaikan, selama satu pekan PPKM berlaku, belum ada hasil yang signifikan mengenai penurunan penularan Covid-19.

Baca juga: Hampir 2 Pekan PPKM, Tambahan Kasus Covid-19 di Kota Malang Masih Tinggi

Hal ini menunjukkan bahwa PPKM belum mampu menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab masyarakat terhadap perubahan perilaku yang adaptif di masa pandemi.

Oleh karenanya, kebijakan ini dinilai perlu diperpanjang agar lebih efektif dan berkontribusi pada penurunan kasus.

"Kita masih memiliki harapan besar pada intervensi pemberlakuan pembatasan kegiatan ini. Ini baru satu minggu pelaksanaan, dampak dari intervensi baru akan terlihat pada minggu ketiga intervensi dilakukan," ujar Wiku.

Adapun PPKM berlaku di 73 kabupaten/kota yang tersebar di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

Wiku menjabarkan, dari 73 kabupaten/kota, terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 di 46 wilayah selama satu minggu pertama PPKM berlaku atau 11-18 Januari 2021.

Penurunan kasus aktif hanya terjadi di 24 kabupaten/kota, dan 3 wilayah lainnya tak mengalami perubahan.

Sementara, berdasar indikator angka kematian, 44 kabupaten/kota mengalami peningkatan, sedangkan di 29 wilayah lain terjadi penurunan.

Terkait kasus sembuh, dari 73 kabupaten/kota, 37 di antaranya mengalami penurunan. Sedangkan 36 lainnya mengalami peningkatan angka kesembuhan.

"Kondisi ini dapat kita perbaiki secara lebih efektif apabila kita melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dengan disiplin dan serius seperti pada saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di awal pandemi," kata Wiku.

Untuk diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM di Jawa-Bali.

Baca juga: 10 Hari Penerapan PPKM di Jatim, Zona Merah Covid-19 Bertambah dari 5 Menjadi 7 Daerah

Kebijakan itu diperpanjang selama 14 hari, terhitung mulai 26 Januari hingga 8 Febuari 2021.

"Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Airlangga mengatakan, pembatasan ini tetap diberlakukan di 7 provinsi. Ketujuhnya yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.