Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Covid-19 Belum Reda, Kemenag Siapkan 3 Opsi Keberangkatan Jemaah Haji 2021

Kompas.com - 19/01/2021, 11:58 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah menyiapkan tiga opsi terkait keberangkatan jemaah haji tahun 2021 (1442 Hijriah). Berbagai opsi ini disiapkan mengingat pandemi Covid-19 belum juga mereda.

"Kami menyiapkan tiga opsi. Pertama, kuota penuh. Kedua, kuota terbatas. Ketiga, tidak memberangkatkan jemaah haji," kata Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (19/1/2021).

Ketiga opsi tersebut sama dengan opsi yang disiapkan Kemenag untuk keberangkatan jemaah haji tahun 2020. Pada 2020, jemaah haji seluruhnya batal diberangkatkan.

Baca juga: Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

Untuk 2021, Yaqut mengatakan, pemerintah tetap bekerja menyiapkan opsi pertama, yaitu jemaah haji berangkat dengan kuota penuh.

"Kami berharap wabah segera berakhir sehingga penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah bisa berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Ia pun mengatakan, menurut rencana, jemaah haji yang akan berangkat di 2021 ini yaitu mereka yang berhak berangkat pada 2020 dan tidak melakukan pembatalan keberangkatan haji.

"Yang diberangkatkan adalah jemaah haji yang berhak berangkat tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang telah melunasi Bipih atau yang belum sempat melunasi Bipih serta tidak melakukan pembatalan hajinya," jelas Yaqut.

Baca juga: Aceh Segera Terbitkan Qanun soal Haji dan Umrah, Apa Saja Isinya?

Yaqut menjelaskan, saat ini Kemenag telah melakukan beberapa mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Ia menyebut, Kemenag terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji 2021. Berikutnya, Kemenag membentuk tim manajemen krisis haji.

"Tim tersebut mulai aktif bekerja pagi tadi dengan melakukan analisis dan merumuskan skema dan mitigasi haji," katanya.

Selain itu, Kemenag juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pengadaan vaksin Covid-19 untuk para jemaah haji, jemaah umrah, dan petugas haji.

Baca juga: Konsul Haji RI : Ibadah Haji 2020 Dapat Jadi Contoh Pelaksanaan Umrah

Khusus untuk jemaah haji dan petugas haji, Yaqut mengatakan jumlahnya yaitu 257.540 orang.

Rinciannya, jemaah haji reguler dan khusus 221.000 orang, petugas kloter dan nonkloter 4.200 orang, petugas haji di seluruh Indonesia 3.400 orang, pembimbing haji 18.000 orang, serta panitia dan pembimbing manasik 10.940 orang.

"Terkait jumlah vaksinasi, kami sangat berharap nanti Kemenkes bisa memberikan alokasi dua kali pemberian vaksin untuk 257.540 orang," ujar Yaqut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com