Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Sebut Vaksin dari Diplomasi Jalur Multilateral Kemungkinan Tersedia Kuartal II 2021

Kompas.com - 13/01/2021, 15:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan vaksin Covid-19 dari diplomasi jalur multilateral untuk Indonesia menunjukkan kemajuan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, sejauh ini komunikasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Aliansi Vaksin Dunia (GAVI) dilakukan sangat intensif.

Berdasarkan komunikasi itu, kata dia, kemungkinan vaksin yang sudah diamankan Indonesia dari jalur multilateral ini akan tersedia pada kuartal II 2021.

Baca juga: Menlu: Target Pengadaan Vaksin Maksimal 20 Persen Populasi Tidak Mudah

"Kami melihat adanya tren kemajuan. Jika di awal vaksin track multilateral ini kemungkinan besar tersedia kuartal III atau IV 2021, maka dalam komunikasi terakhir ini kemungkinan sudah tersedia pada kuartal II 2021," ujar Retno dalam keterangan pers secara virtual, Rabu (13/1/2021).

Karena situasi sangat dinamis, kata dia, target tersebut kemungkinan bisa maju menjadi lebih cepat lagi.

Hanya saja, kata dia, untuk sampai ke titik pengadaan vaksin dari jalur multilateral tersebut terlaksana, ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh negara-negara AMC.

Baca juga: VIDEO: Detik-detik Vaksinasi Jokowi, Tangan Dokter sampai Gemetar

Negara AMC adalah negara yang akan memperoleh akses vaksin Covid-19 sebesar 20 persen dari populasi total negaranya melalui COVAX.

"Khusus untuk Indonesia, kita sudah sampaikan submission yang dipersyaratkan COVAX," kata dia.

Submisi pertama pada 16 Oktober 2020 dengan menyampaikan surat expression of interest yang ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan RI.

Baca juga: Indonesia Terpilih Ikut Pimpin Aliansi Vaksin Covid-19 COVAX AMC EG

Kedua, pihaknya juga sudah menyampaikan form permintaan bantuan teknis pada 27 November 2020.

Kemudian, form permintaan vaksin bagian A pada 7 Desember 2020 dan form vaksin bagian B terkait indemnifikasi pada 8 Januari 2021.

"Submisi berikutnya adalah form cold chain equipment (CCE) support request terkait kapasitas teknisi penyediaan sistem pendingin vaksin pada kuartal I 2021, merujuk pada tenggat waktu dimana kita harus menyampaikan form CCE tersebut," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com