Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Finalisasi Pembelian 50 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari Pfizer

Kompas.com - 12/01/2021, 11:58 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah terus berupaya menjalin kerja sama, baik bilateral maupun multilateral untuk pengadaan vaksin Covid-19.

Budi mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan proses finalisasi pembelian vaksin Covid-19 produksi Pfizer.

"Kita sedang melakukan finalisasi dengan Pfizer," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: [HOAKS] Produk Vaksin Covid-19 Pfizer dalam Bentuk Vape

Sementara itu, kerja sama lainnya yang saat ini sudah pasti yaitu dengan Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis, Novavax sebanyak 50 juta dosis, dan AstraZeneca sebanyak 50 juta dosis.

Ada pula upaya kerja sama dengan Covax/Gavi sebanyak 54 juta dosis.

Gavi merupakan organisasi internasional yang menegosiasikan dan mendanai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Secara keseluruhan, total pengadaan vaksin Covid-19 yang sudah kontrak pasti yaitu 329.504.000 dosis.

Sementara itu, target penerima vaksin di Tanah Air yaitu 181,5 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 426.800.000 dosis.

Budi mengatakan, masih ada potensi pengadaan vaksin Covid-19 untuk menutupi kekurangan kebutuhan dosis tersebut.

Baca juga: Efikasi Vaksin Sinovac 65,3 Persen, Kemenkes: Herd Immunity Masih Jauh

Ia menyatakan, pemerintah terus berkomunikasi dengan Covax/Gavi. Menurut Budi, ada kemungkinan Indonesia mendapatkan 108 juta dosis vaksin dari Covax/Gavi.

"Angka dari Covax/Gavi angka sekarang adalah 54 juta, sampai dua hari lalu kita masih bicara dengan mereka dan ada kemungkinan mereka bisa menaikkan sampai 108 juta (dosis)," ujar dia. 

Jika dihitung berdasarkan kontrak pasti dan opsi yang ada, Budi mengatakan pemerintah bisa mendapatkan 663.504.000 dosis vaksin Covid-19.

"Total yang kontrak dan opsi yang sudah ada di meja sekarang yaitu sekitar 663 juta. Sudah sedikit lebih dari yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com