Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habiburokhman Ingatkan FPI Waspada agar Tak Ditunggangi Pihak Asing

Kompas.com - 27/12/2020, 11:49 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman mengingatkan Front Pembela Islam (FPI) supaya waspada terhadap pihak asing yang ingin memanfaatkan kasus tewasnya enam laskar FPI. 

"Saya pikir teman-teman FPI mesti waspada jangan sampai persoalan ini ditunggangi pihak luar, dalam hal ini mungkin saja pemerintahan lain yang akan mengambil keuntungan," ujar Habiburokhman dalam webinar, Minggu (27/12/2020)

Habiburokhman menilai, pendekatan pihak asing menandakan adanya tujuan mengeruk keuntungan dari polemik yang tengah dihadapi FPI.

Baca juga: Dalami Kematian 6 Laskar FPI, Komnas HAM Gali Keterangan Personel Polda Metro

Sebaliknya, kehadiran mereka justru tidak mempunyai keuntungan sama sekali untuk FPI.

Ia yakin bahwa pihak asing tidak mempunyai niat baik terhadap permasalahan yang sedang menimpa FPI.

"Yang paling mungkin justru ada tendensi bagaimana memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka, bukan keuntungan FPI, bukan keuntungan keluarga. Kita sudah hatam soal-soal begini. Baik di Indonesia maupun di kasus lain," kata Habiburokhman.

Terkait campur tangan pihak asing ini, Habiburokhman mencontohkan bagaimana keterlibat pihak luar dalam memanfaatkan dinamika 1998.

Saat itu, banyak di antara kelompok aktivis yang mendapat undangan ke sejumlah kedutaan, di antaranya Amerika Serikat.

Akan tetapi, pendekatan pihak asing saat itu pada akhirnya hanya berupaya mengambil keuntungan di atas konflik yang membara.

"Teman-teman waktu itu kayak bangga diundang ke Kedutaan Amerika, diundang ke kedutaan ini dan sebagainya," kata dia.

"Yang ada adalah mengambil keuntungan di atas konflik yang terjadi," ucap dia.

Baca juga: Komnas HAM Bakal Periksa Laskar FPI yang Bentrok dengan Polisi

Habiburokhman juga mengingatkan FPI supaya tidak mudah menyambut pihak luar.

Ia yakin kasus tewasnya enam laskar FPI bisa diselesaikan oleh orang Indonesia sendiri, tanpa ada keterlibatan pihak luar.

"Jangan libatkan pihak lain di luar kita. Akan lebih runyam, akan lebih kacau. Pada akhirnya kita sendiri yang akan rugi," kata dia.

Pada Minggu (20/12/2020), Kementerian Luar Negeri memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk dimintai klarifikasi sekaligus menyampaikan protes atas aktivitas salah satu stafnya yang mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta.

Pihak Perwakilan Kedutaan Jerman pun melayangkan permintaan maafnya atas kehadiran salah seorang stafnya di Petamburan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com