Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal CCTV Tol Japek Mati, Ombudsman: Ini Harus Dicermati Serius

Kompas.com - 11/12/2020, 14:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ombudsman Republik Indonesia mempertanyakan tidak beroperasinya kamera pengintai atau CCTV di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek kilometer 50 saat terjadinya penembakan enam simpatisan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Senin (7/12/2020).

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan, hal itu menjadi soal karena kamera CCTV merupakan salah satu standar pelayanan publik di jalan tol.

"Jadi ketika CCTV mati, ini sebenarnya standar pelayanan publik di jalan tol ini sudah mengalami penurunan, tidak sesuai standar," kata Alvin saat dihubungi, Jumat (11/12/2020).

Alvin menuturkan, kamera CCTV di jalan tol merupakan standar pelayanan publik karena memiliki banyak fungsi, antara lain memantau kondisi lalu lintas, merekam terjadinya kecelakaan, hingga memudahkan proses evakuasi apabila terjadi kemacetan dan kecelakaan.

Baca juga: CCTV di Sekitar Lokasi Penembakan Laskar FPI Rusak Sejak 6 Desember

"Ini merupakan kondisi yang perlu dicermati secara serius karena menyangkut standar untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanaan pengguna jasa jalan tol," ujar Alvin.

Sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik, kata Alvin, Ombudsman perlu mengetahui penyebab matinya kamera CCTV tersebut.

Misalnya, apakah kamera CCTV itu sengaja dimatikan dalam rangka perawatan dan perbaikan serta apakah ada sistem pendukung jika kamera CCTV tersebut mati.

Selain itu, Ombudsman juga ingin mengetahui kamera CCTV mana saja yang mati saat itu serta evaluasinya agar tidak terulang di waktu mendatang.

Untuk itu, kata Alvin, Ombudsman akan segera mengklarifikasi tidak beroperasinya kamera CCTV tersebut kepada pengelola tol dan instansi terkait.

"Kondisi jalan tol sudah dibahas dalam rapat sesama anggota Ombudsman, dan dalam waktu dekat tentunya kita akan melakukan klarifikasi dengan pengelola jalan tol dan instansi-instansi terkait," kata Alvin.

Sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usaha yang bergerak di bidang pengoperasian jalan tol, PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) tidak beroperasinya CCTV dikarenakan adanya gangguan pada jaringan backbone di KM 48+600 sejak hari Minggu (6/12/2020) pukul 04.40 WIB.

Direktur Utama PT JMTO Raddy R Lukman menjelaskan, gangguan di titik tersebut mengakibatkan jaringan CCTV mulai dari KM 49 (Karawang Barat) sampai dengan KM 72 (Cikampek) menjadi offline atau mati.

“Setelah mendapat laporan adanya gangguan CCTV offline, petugas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek melaporkan hal tersebut sejak hari Minggu pada pukul 06.00 WIB kepada tim inspeksi untuk kemudian melakukan penyisiran mencari lokasi penyebab masalah tersebut,” ujar Raddy dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: CCTV Tol Japek Mati Saat Penembakan Simpatisan Rizieq Shihab, Ini Kata Jasa Marga

Raddy menambahkan, karena kondisi saat itu hujan dan pertimbangan kondisi lalu lintas, perbaikan tidak dapat dilakukan sampai tuntas karena lokasi gangguan jaringan backbone tersebut berada di tengah median jalan.

“Perbaikan baru dapat diselesaikan pada hari Senin sekitar pukul 16.00 WIB,” kata dia.

Diketahui, polisi menembak enam dari 10 orang yang disebut simpatisan Rizieq Shihab di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di Kilometer 50, pada Senin dini hari.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, penembakan terhadap enam orang tersebut karena diduga menyerang polisi saat menjalani tugas penyelidikan kasus Rizieq.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Nasional
Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Nasional
Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Nasional
Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang pada Pilkada

Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang pada Pilkada

Nasional
Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com