Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saat Hadapi Krisis Ekonomi akibat Pandemi, Kita Harus Cepat dan Inovatif

Kompas.com - 10/12/2020, 14:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 diperlukan langkah yang cepat dan inovatif untuk perekonomian nasional.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (10/12/2020).

Menurut Jokowi, setidaknya ada empat hal yang perlu didorong TPKAD di saat krisis ekonomi akibat pandemi.

"Empat hal yang saya sampaikan membutuhkan kerja keras dengan cara-cara yang inovatif bukan rutinitas seperti biasanya," ujar Jokowi dikutip dari tayangan rakornas di kanal YouTube Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis.

Baca juga: Jokowi: Saya Dengar Masih Ada Masalah Kebebasan Beribadah

"Apalagi di saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi Covid-19 ini. Kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Harus cepat, harus inovatif," lanjutnya menegaskan.

Tujuannya, kata Jokowi, supaya perekonomian naasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain.

Empat langkah yang dimaksud yakni, pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan.

Artinya, TPKAD diminta meningkatkan minat dan kepercayaan terhadap industri keuangan. Sehingga masyarakat paham di mana memperoleh akses pembiayaan dan mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan.

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Usai Pilkada, Ini Kata Staf Presiden

Kedua, TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, terutama koperasi, sekaligus mendorong cara-cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat.

"Maka pendampingan dan asistensi kepada masyarakat harus terus diintensifkan. Sekali lagi dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok sasaran," ungkap Jokowi.

Ketiga, penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan juga harus dilakukan dengan cara yang lebih agresif.

Misalnya dengan pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk juga percepatan penerbitan obligasi daerah.

Baca juga: Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Keempat, meningkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif, terutama untuk rakyat kecil dan UMKM.

"Data yang saya terima per September 2020, 73,7 persen kredit bank umum ada di Pulau Jawa. Indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 baru sebesar 76 persen. Masih di bawah negara2 ASEAN lainnya," tutur Jokowi.

"Oleh program KUR, kredit ultra mikro, bank wakaf mikro, dan lainnya harus terus ditingkatkan penyerapannya. Harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com