Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bio Farma: Tenaga Kesehatan Diberi Vaksin Covid-19 Setelah Izin Daruratnya Terbit

Kompas.com - 08/12/2020, 10:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, para tenaga kesehatan akan disuntik vaksin Covid-19 setelah izin penggunaan darurat vaksin tersebut terbit.

Dia menjelaskan, vaksin buatan perusahaan biofarmasi Sinovac asal Cina yang sudah diterima pemerintah itu memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.

"Saat ini pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan Kepada pelayanan kesehatan, para front liner dengan memberikan vaksin Covid 19," ujar Honesti dalam konferensi pers virtual "Perencanaan Distribusi dan Quality Control Vaksin Covid-19" yang ditayangkan Kemenkominfo TV, Selasa (8/12/2020).

"Tentunya, pemberian (vaksin) ini setelah mendapatkan izin darurat atau Emergency Use Authorization (EUA)," lanjutnya.

Baca juga: Bio Farma: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan

Dia berharap, hadirnya vaksin Covid-19 bagi tenaga kesehatan ini bisa memberikan keamanan dan perlindungan bagi mereka yang berhadapan langsung dengan pasien Covid-19.

Lebih lanjut Honesti mengungkapkan, total ada tiga juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac yang disiapkan pemerintah.

Dari total tiga juta itu sebanyak 1,2 juta dosis vaksin sudah datang di Indonesia pada Minggu (6/12/2020).

Vaksin yang baru datang ini adalah vaksin siap suntik kemasan single dose.

"Total vaksin yang kami terima adalah 1.200.568 vial (kemasan). Yang mana 568 vial ini dialokasikan untuk dilakukan pengujian mutu oleh PT Bio Farma maupun di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca juga: UPDATE: 581.550 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Izin Distribusi Vaksin

Diberitakan, induk perusahaan Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma terpilih sebagai salah satu Potential Drug Manufacturer oleh Coalition for Epidemic Preparedness Innovations for Covid-19 (CEPI).

Hal tersebut merupakan kelanjutan dari hasil due diligence pada 15 September 2020 lalu yang memberikan penilaian pada aspek sistem produksi vaksin dan mutunya, sistem analitik laboratorium, dan sistem teknologi informasi yang digunakan Bio Farma dalam memproduksi vaksin.

CEPI sendiri merupakan koalisi pemerintah-swasta dan filantropis, yang berpusat di Norwegia, memiliki tujuan untuk mengatasi epidemi, dengan cara mempercepat pengembangan vaksinnya. Salah satu pendiri CEPI, yakni Bill & Melinda Gates Foundation.

CEPI juga bertujuan untuk mengembangkan fase awal vaksin, yang aman, efektif dan terjangkau yang dapat membantu menahan wabah sedini mungkin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com