Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kembangkan Potensi Desa Wisata untuk Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 02/12/2020, 17:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mengembangkan potensi desa wisata sebagai salah satu cara pemulihan ekonomi dari sektor wisata.

Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Dody Usodo mengatakan, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan desa wisata itu yakni berkolaborasi dan bersinergi dengan lintas kementerian/lembaga.

"Ke depan, program pemerintah akan difokuskan pada pemulihan ekonomi sektor pariwisata, terutama mengembangkan pariwisata di destinasi pariwisata prioritas (DPP)," ujar Dody dalam Rapat Koordinasi Dukungan Intervensi Program Kementerian/Lembaga dalam Pengembangan Desa Wisata, dikutip dari situs Kemenko PMK, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Kepala Desa di Indonesia Diminta Bikin Desa Wisata, Dananya Sudah Disiapkan

Tidak hanya desa wisata, tetapi desa digital juga turut dikembangkan.

Pengembangan kedua desa tersebut juga merupakan upaya pemerintah mencapai percepatan pengembangan desa secara terpadu.

Hal tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk memajukan dan meratakan pembangunan wilayah desa.

Berdasarkan usulan kementerian/lembaga terkait, kata dia, pengembangan desa wisata dan desa digital saat ini ada di 205 desa, 143 kecamatan, 85 kabupaten, dan 26 provinsi.

Namun, berdasarkan surat dari Deputi II Kepala Staf Kepresidenan nomor B-80/KSP/D.II/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Rangkuman Daftar Usulan Desa Wisata dan Desa Digital, terdapat 31 desa wisata dan desa digital potensial yang perlu dikaji lebih lanjut.

"Utamanya mengenai kolaborasi intervensi dari masing-masing kementerian/lembaga," kata dia.

Data Bappenas menyebutkan, jumlah desa wisata yang menjadi target dalam RPJMN 2020-2024 sebanyak 244 desa wisata dan 71.381 desa digital.

Baca juga: Kembangkan Desa Wisata Khas Durian, Mendes Akan Panggil Kepala Desa se-Wonosalam ke Jakarta

Sementara itu, Sekretaris Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Oneng Setya Harini, pemerintah akan mengkaji ulang profil desa wisata yang sudah ditetapkan sebelumnya.

"Pada prinsipnya kami akan memenuhi apa yang menjadi target RPJMN 2020-2024. Tentunya, sambil mendorong 205 desa wisata yang sudah ditetapkan agar bertransformasi menjadi desa wisata maju," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com