Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS: Masyarakat Bingung Hadapi Covid-19, Terutama dalam Penerapan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 23/11/2020, 18:24 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS Sukamta menilai, pemerintah sejak awal tidak memiliki strategi yang jelas dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Padahal, menurutnya, kejelasan strategi, ketegasan kebijakan, dan konsistensi merupakan kunci kesuksesan penanganan Covid-19.

"Pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak memiliki kejelasan strategi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Akibatnya masyarakat kebingungan, terutama dalam penerapan protokol kesehatan," kata Sukamta dalam keterangan pers, Senin (23/11/2020).

Sementara itu, kasus positif Covid-19 masih terus bertambah tiap hari.

Baca juga: Corona Indonesia Tembus 500.000, Ini 5 Provinsi dengan Kasus Terbanyak

Hingga Senin ini, pemerintah mencatat 502.110 kasus Covid-19 dengan 422.386 kesembuhan dan 16.002 kematian.

Ia menyebut pelanggaran protokol kesehatan pun banyak dilakukan pejabat pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.

Sukamta mengatakan, pejabat publik semestinya menjadi contoh bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

"Pemerintah merupakan contoh rakyat. Namun di beragam momen, pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Akibatnya masyarakat pun abai," ucapnya.

Baca juga: Update Corona Dunia 23 November: 58,9 Juta Kasus | 1,3 Juta Orang Meninggal Dunia

Sukamta mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga dalam upaya penanganan Covid-19.

Penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 tidak boleh tebang pilih.

Ia juga mendorong pemerintah bekerja sama dengan para ulama dan tokoh masyarakat agar sosialiasi penanganan Covid-19 kepada masyarakat berjalan baik.

"Kolaborasi dengan ulama dan tokoh masyarakat menjadi kunci kesuksesan penanganan Covid-19," tuturnya.

"Aparat keamanan, Satgas Covid-19 harus berlaku tegas, adil, dan konsisten," tegas Sukamta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com