Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Ombusman RI Usul Presiden Jokowi Ganti Menteri yang Tidak Kompeten

Kompas.com - 22/11/2020, 17:38 WIB
Devina Halim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengusulkan Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan mengganti menterinya yang tidak kompeten dalam menangani pandemi Covid-19.

“Saya melihat ini yang juga sangat penting bagi Presiden untuk dicermati. Sudahlah, waktu sudah pendek, kalau para pembantu presiden yang tidak kompeten, cenderung kontroversi, sebaiknya menurut saya di-reshuffle saja,” kata Alamsyah dalam diskusi daring bertajuk “Terimbas Kerumunan Rizieq”, Minggu (22/11/2020).

“Kita jangan buang waktu ya. Kalau enggak, kacau terus ini semua penyelenggaraan pelayanan,” sambung dia.

Hal itu ia sampaikan menanggapi adanya kerumunan yang terjadi belakangan ini, salah satunya yang melibatkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Di Jakarta, kerumunan awalnya terjadi saat penyambutan kedatangan Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa (10/11/2020). Bahkan, akses menuju bandara lumpuh.

Baca juga: Anggota Ombudsman RI Ingatkan Rizieq Shihab untuk Hati-hati Berbicara

Alamsyah pun menyinggung soal identifikasi terhadap potensi kerumunan massa saat penjemputan Rizieq.

“Teman-teman di kepolisian kan punya Intelkam, sudah bisa lihat. Tentunya harus segera menjadi feedback, kepada mulai dari Menko Polhukam segala macam, treatment-nya juga harus clear, bukan dengan menyatakan atau mengancam,” ujarnya.

Setelah itu, kerumunan kembali terjadi saat acara pernikahan putri Rizieq dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020.

Ia berpendapat, kerumunan di Petamburan tersebut pun seharusnya dapat diprediksi dan diantisipasi.

Alamsyah mengatakan, pemerintah provinsi tidak dapat melakukan fungsi intelijen. Fungsi tersebut, katanya, dilakukan oleh instansi yang berada dalam wewenang pemerintah pusat.

Setelah informasi didapat, menurutnya, pemerintah pusat dan pemprov seharusnya berdiskusi perihal penanganannya.

“Begitu dapat kondisi (informasi atau prediksi soal kerumunan) seperti itu, ya duduk bareng bagaimana caranya kita menyelesaikan, siapa yang harus mempersuasi,” ucap Alamsyah.

Baca juga: Seputar Penertiban Poster Bergambar Rizieq Shihab, Tak Berizin hingga Alasan Keamanan

Ia pun melihat adanya faktor kelalaian dari pihak pemerintah karena menganggap remeh dan tidak melakukan mitigasi dengan baik terhadap kerumunan tersebut.

“Menurut saya lalai, dan lalai ini menurut saya karena terlalu menganggap enteng. Jadi dia kaget di akhir, harus kita akui sajalah, sekarang kaget di akhir, baru mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya salah berulang-ulang,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com