Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gatot Nurmantyo Dituding Bersikap Politis Tak Hadiri Penyerahan Bintang Mahaputera

Kompas.com - 15/11/2020, 11:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan, sikap Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang memilih tidak menghadiri acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Kepresidenan berbau politik.

Menurut dia, ada agenda politik yang tengah diperjuangkan Gatot sehingga memengaruhi keputusannya untuk tak datang ke Istana, Rabu (11/11/2020).

"Pasti politik, sudah pasti ada agenda politis. Jadi enggak mungkin enggak politis," kata Karding dalam diskusi virtual bertajuk "Diundang Istana, Mantan Panglima ke Mana?" Minggu (15/11/2020).

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tetap Dapat Gelar Bintang Mahaputera, Mahfud: Dikirim Melalui Sekretaris Militer

Poin berikutnya yang ia soroti adalah, Gatot seharusnya sudah tahu bahwa dirinya akan menerima penghargaan Bintang Mahaputera.

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa seharusnya Gatot bisa bicara sejak awal untuk tidak ingin menghadiri penghargaan tersebut atau menolak penghargaan.

"Kalau sebenarnya enggak mau terima, ya mestinya ngomong sejak awal. Kalau tidak mau politis ya, ngomong-nya sejak awal. Kan isu pemberian ini sudah lama, sejak Agustus sejak Pak Mahfud katakan di Twitter," kata dia.

Karding menjelaskan bahwa penghargaan yang seharusnya diberikan kepada Gatot merupakan sudah menjadi tradisi negara untuk menganugerahkan terhadap semua pimpinan lembaga, termasuk Mantan Panglima TNI.

Baca juga: Mahfud MD Pastikan Gatot Nurmantyo Tetap Dapat Bintang Mahaputera meski Tak Hadir di Istana

Oleh sebab itu, menurut dia, Gatot seharusnya sudah bisa menimbang apakah akan menerima penghargaan atau tidak.

"Nah, karena isu ini sudah lama juga kan, harusnya beliau sudah harus menimbang apa akan saya terima (penghargaan) atau tidak," tuturnya.

Di sisi lain, ia menambahkan Gatot tak perlu khawatir soal politik yang dianutnya berbeda dengan pemerintah, sehingga menyebabkan ketidakhadirannya ke Istana.

Ia melanjutkan, Gatot seharusnya bisa membedakan antara Presiden Joko Widodo dan Negara. Ia menegaskan bahwa pemberian Bintang Mahaputera ini adalah dari Negara, bukan Jokowi.

"Ini pemberian Negara, bukan pak Jokowi. Bahwa kemudian, yang menyerahkan pak Jokowi kan karena dia Presiden. Jadi di sini yang menurut saya (Gatot) malah kurang proporsional sebagai pemimpin," ujarnya.

"Kalau saya, saya akan menerima dan menegaskan ke publik, saya akan menerima ini dan saya akan datang dan tetap saya posisinya kritis terhadap pemerintah. Dan itu lebih elegan," kata dia.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tak Datang, Istana: Mungkin Tanda Jasanya Dikembalikan ke Negara

Sebelumnya, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak menghadiri acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, Gatot Nurmantyo tak menolak penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo.

Gatot hanya tak menghadiri penyematan tanda kehormatan, bukan menolak penganugerahannya. Karena itu Gatot tetap mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera tersebut.

"Beliau kan mengatakan di sini ya, beliau menyatakan menerima ini sehingga hanya tidak bisa hadir penyematannya," ujar Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com