“Kode Keras” Bakal Capres 2024

KENAPA disebut "kode keras"? Kenapa pula merujuk pada sosok yang bakal berlaga di arena Pilpres mendatang. Benarkah ada upaya nyata?

Aiman membongkarnya.

Tak bermula dari satu pergerakan, tapi nyata dalam masalah persaingan. Lebih dari satu tanda, semuanya merujuk pada pergerakan nyata.

Salahkah? Tidak juga. Pekerjaan ini adalah pekerjaan maraton. Meraih simpati publik dan bersikap populer adalah kunci.

Tapi apakah semua bisa dilakukan dengan lenggang sentosa?

Bisa jadi tidak. Jika menemukan benturan seperti ini, kuncinya adalah memilih ceruk yang dituju. Jangan sampai mereka ditinggalkan, apa pun alasan.

Menerjemahkan “kode keras”

Program AIMAN yang tayang Senin (9/11/2020) pukul 20.00 akan menerjemahkan semua ini. Mulai dari satu persatu yang telah dilakukan dalam waktu dekat -dan sulit untuk tidak dibaca tak ada apa-apa di baliknya.

Baiklah kita mulai dari yang pertama, soal pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP). Pemerintah pusat memutuskan UMP 2021 tidak naik karena dampak pandemi.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Hal ini juga telah disampaikan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Bahkan Menaker mewanti-wanti agar UMP tidak naik!

"Jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum tahun 2021. Ini adalah jalan tengah kita ambil dari hasil diskusi kita di dewan pengupahan nasional. Semoga para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum. Kata Menaker Ida, Rabu (28/10/2020) lalu.

Baca juga: Menaker: Sudah 18 Provinsi Sepakat Upah Minimum 2021 Tidak Naik

Naikkan UMP 

Tapi apa yang terjadi, Tiga gubernur dengan penduduk dan industri paling besar di Pulau Jawa menaikkan UMP. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa.

Bahkan atas keputusannya ini, Gubernur Jawa Tengah digugat Pengusaha ke Pengadilan.

"Merugikan bagi dunia usaha yang faktanya saat ini masih dalam keadaan terpuruk," kata ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah, Frans Kongi, dikutip dari Kompas.com (6/11/2020) lalu.

Baca juga: Ganjar Digugat ke PTUN karena Naikkan UMP, Ini Penjelasan Pengusaha

Sebuah jalan cadas bagi para gubernur tapi tetap dijalankan. Banyak asosiasi buruh dan pekerja pun menyatakan dukungannya terhadap para gubernur yang menaikkan upah di masa sulit ini, meski secara selektif.