“Kode Keras” Bakal Capres 2024

Sikap atas omnibus law

Tanda kedua adalah soal penolakan undang-undang omnibus law.

Di Jawa Barat Gubernur Ridwan Kamil tidak hanya menemui langsung para pengunjuk rasa. Ia bahkan meneruskan aspirasi para pengunjuk rasa yang meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja bagian dari undang-undang sapu jagat omnibus law di batalkan. "Terusan aspirasi" ini dituangkan dalam surat resmi Gubernur Jawa Barat.

Demikian pula dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Tengah, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Di saat Presiden Joko Widodo keluar kota pada saat unjuk rasa, kedua Gubernur ini menemui pengunjuk rasa. Anies menemui pengunjuk rasa di Bundaran HI pada malam hari untuk menenangkan mereka. Sebuah simpati yang ditunjukkan para kepala daerah di situasi genting.

Karpet merah untuk Menhan

Ketiga adalah tanda-tanda yang terjadi di sekitar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski memiliki ladang berbeda dari para penguasa daerah, Prabowo selalu diberikan karpet merah.

Mulai soal anggaran, pengembangan alutsista, hingga kesejahteraan prajurit. Pembelian dan kerjasama pengembangan alutsista dilakukan. Perumahan prajurit dibangun bahu membahu dengan Panglima dan Kepala Staf TNI masing-masing matra.

Alhasil dari sejumlah survei, hampir seluruhnya menempatkan Prabowo Subianto pada posisi pertama menteri dengan kinerja terbaik.

Memang ketika ditilik dari sejumlah lembaga survei, ketiga nama ini silih berganti menempati tiga besar alias teratas dalam survei: Prabowo, Anies, dan Ganjar.

2022 dan 2023 yang mengadang

Tapi ada pengadang di depan. Anies paling dirugikan, Ganjar bisa jadi dirugikan, sementara Prabowo paling diuntungkan.

Apa itu dan kenapa?

Pilkada 2020 adalah Pilkada terakhir sesuai dengan pasal 201 Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Disebutkan, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024."

Artinya, setiap Kepala Daerah yang habis waktu sebelum 2024, tidak bisa dipilih kembali sebelum 2024. Ada 3 Kepala Daerah yang habis waktu sebelum 2024, yakni Anies Baswedan (2022), Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil (2023).

Padahal ketiganya kerap disebut teratas dalam survei. Otomatis ketiganya akan kehilangan panggung pasca-tidak menjabat. Secara politik elektoral ini tentu merugikan bagi para tokoh ini.

Hanya Prabowo Subianto yang diuntungkan karena bersamaan dengan berakhirnya jabatan Presiden Jokowi pada 2024. Prabowo akan tetap punya panggung sampai 2024.