Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pencalonan Tuan Rumah Olimpiade 2032 Peluang Benahi Infrastruktur Olahraga

Kompas.com - 04/11/2020, 12:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 merupakan peluang untuk membenahi infrastruktur olahraga nasional.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2020).

"Ini untuk memperbaiki berbagai hal yang selama ini masih kurang, mulai dari penyiapan infrastruktur keolahragaan, kemudian yang berkaitan dengan prestasi atlet, peningkatan visibilitas global sebagai kota penyelenggara, dan sebagainya," kata Jokowi.

Baca juga: Mencalonkan Diri sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032, Ini Pesaing Indonesia

Presiden mengatakan, menjadi tuan rumah Olimpiade bukanlah sesuatu untuk gagah-gagahan, melainkan salah satu cara untuk meningkatkan citra dan martabat bangsa.

Karena itu, Presiden mengingatkan agar pencalonan ini harus dijadikan sebagai momentum untuk menata diri.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Presiden menyebut bahwa Komite Olimpiade Internasional (IOC) telah menetapkan norma baru untuk tuan rumah Olimpiade yang lebih sederhana dan hemat biaya.

Baca juga: Pemerintah Klarifikasi Pemberitaan soal Ibu Kota Baru untuk Venue Olimpiade 2032

Presiden memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang baik dan meminta agar norma tersebut dipelajari dan diadaptasi.

"Kelihatannya filosofi yang baru ini Olimpiade bukan lagi untuk menunjukkan kemewahan, tetapi sejauh mana kreativitas, inovasi itu bisa dilakukan dalam mengimplementasikan norma baru yang diharapkan lebih hemat biaya dan lebih sederhana," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar peta jalan pencalonan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 disiapkan dengan baik dan berdasarkan lini masa yang telah ditetapkan oleh IOC.

"Penentuan tuan rumah ini akan ditetapkan di 2024 dan proses seleksi dimulai selambat-lambatnya 2023. Ini yang saya kira road map-nya perlu disiapkan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

Nasional
Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana Bogor

Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana Bogor

Nasional
Anak SYL Sebut Siap Kembalikan Uang yang Dinikmatinya Usai Ditantang Jaksa

Anak SYL Sebut Siap Kembalikan Uang yang Dinikmatinya Usai Ditantang Jaksa

Nasional
Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK

Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK

Nasional
Bantah Minta Rp 200 Juta untuk Renovasi Kamar, Anak SYL: Enggak Pernah Terima Angka Segitu Fantastis

Bantah Minta Rp 200 Juta untuk Renovasi Kamar, Anak SYL: Enggak Pernah Terima Angka Segitu Fantastis

Nasional
Akui Minta Rp 111 Juta untuk Aksesori Mobil, Anak SYL: Saya Ditawari

Akui Minta Rp 111 Juta untuk Aksesori Mobil, Anak SYL: Saya Ditawari

Nasional
Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama 'Saya Ganti Kalian' di Era SYL

Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama "Saya Ganti Kalian" di Era SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com