Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pencalonan Tuan Rumah Olimpiade 2032 Peluang Benahi Infrastruktur Olahraga

Kompas.com - 04/11/2020, 12:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 merupakan peluang untuk membenahi infrastruktur olahraga nasional.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2020).

"Ini untuk memperbaiki berbagai hal yang selama ini masih kurang, mulai dari penyiapan infrastruktur keolahragaan, kemudian yang berkaitan dengan prestasi atlet, peningkatan visibilitas global sebagai kota penyelenggara, dan sebagainya," kata Jokowi.

Baca juga: Mencalonkan Diri sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032, Ini Pesaing Indonesia

Presiden mengatakan, menjadi tuan rumah Olimpiade bukanlah sesuatu untuk gagah-gagahan, melainkan salah satu cara untuk meningkatkan citra dan martabat bangsa.

Karena itu, Presiden mengingatkan agar pencalonan ini harus dijadikan sebagai momentum untuk menata diri.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Presiden menyebut bahwa Komite Olimpiade Internasional (IOC) telah menetapkan norma baru untuk tuan rumah Olimpiade yang lebih sederhana dan hemat biaya.

Baca juga: Pemerintah Klarifikasi Pemberitaan soal Ibu Kota Baru untuk Venue Olimpiade 2032

Presiden memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang baik dan meminta agar norma tersebut dipelajari dan diadaptasi.

"Kelihatannya filosofi yang baru ini Olimpiade bukan lagi untuk menunjukkan kemewahan, tetapi sejauh mana kreativitas, inovasi itu bisa dilakukan dalam mengimplementasikan norma baru yang diharapkan lebih hemat biaya dan lebih sederhana," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar peta jalan pencalonan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 disiapkan dengan baik dan berdasarkan lini masa yang telah ditetapkan oleh IOC.

"Penentuan tuan rumah ini akan ditetapkan di 2024 dan proses seleksi dimulai selambat-lambatnya 2023. Ini yang saya kira road map-nya perlu disiapkan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com