Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Tegaskan Biaya Penanganan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kompas.com - 12/10/2020, 18:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rita Rogayah menegaskan, seluruh biaya penanganan pasien Covid-19 ditanggung pemerintah.

Rita mengatakan, apabila ada rumah sakit yang menagih pembiayaan pasien Covid-19, maka masyarakat diminta melapor ke Dinas Kesehatan setempat.

"Seandainya terjadi rumah sakitnya tidak tahu atau ada hal-hal yang bisa terjadi keluarga pasien harus membayar, ini bisa dipantau dinas kesehatan dan kalau ada keluarga (pasien) Covid-19 bisa lapor ke dinas kesehatan setempat," kata Rita dalam acara talk show BNPB secara virtual, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Wagub DKI: Laporkan ke Kami jika Biaya Tes Swab Lebih dari Rp 900.000

Rita mengatakan, seluruh biaya pasien Covid-19 baik di rumah sakit rujukan, hotel isolasi mandiri dan dirawat di ruang ICU ditanggung pemerintah.

"Nanti semua biaya RS akan meminta pertanggungjawaban untuk biayanya kepada pemerintah. Tidak ada pembiayaan yang ditanggung masyarakat," ujar dia.

Lebih lanjut, Rita mengatakan, pasien yang dinyatakan positif Covid-19 tidak bisa memilih ingin dirawat di RS rujukan Covid-19, RS Wisma Atlet dan hotel.

Baca juga: Penetapan Batas Atas Biaya Tes Swab, Wali Kota Salatiga: Masyarakat Mendapat Kepastian

Sebab, setiap pasien yang akan menjalani perawatan di RS rujukan Covid-19, RS Wisma Atlet atau hotel akan ditentukan oleh gejalanya, apakah ringan, sedang atau tanpa gejala.

"Kalau misalnya pasien itu ada keluhan dan bergejala, maka tidak akan diberikan isolasi ke hotel. Pasti akan dilakukan rujukan ke RS. Kalau RS Wisma Atlet itu masih bisa merawat ringan atau sedang," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com