Ketua Komisi III Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis Peliput Demo Tolak UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengecam tindakan kekerasan aparat penegak hukum terhadap jurnalis yang meliput aksi penolakan UU Cipta Kerja.

Herman mengatakan, para jurnalis yang bertugas dilindungi UU Pers Nomor 40/1999.

"Sebagai Ketua Komisi III, saya mengecam adanya jurnalis yang mengalami kekerasan oleh oknum polisi justru di saat mereka tengah menjalankan tugas sebagai salah satu pilar demokrasi," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Bersamaan dengan itu, ia juga mengingatkan polisi tidak bertindak berlebihan menghadapi massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja.

Baca juga: Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat, Polri: Situasinya Chaos

Dia menuturkan, tiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi di muka umum.

Di lain sisi, Herman meminta agar peserta aksi tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan melakukan tindakan anarkistis.

Politikus PDI Perjuangan itu meyakinkan suara masyarakat akan didengar pemerintah.

"Saya juga berharap pengunjuk rasa tetap menggunakan cara-cara damai dalam menyampaikan aspirasinya serta menghormati hak-hak warga negara lain," ujar Herman.

"Percayalah, pemerintah tidak tutup mata dan tidak tutup telinga atas aspirasi yang disampaikan tersebut," tegasnya.

Baca juga: Liput Demo Ricuh di Sukabumi, Seorang Jurnalis Dipaksa Hapus Video dan Foto

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat sebanyak empat jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput jalannya aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta pada Kamis (8/10/2020).

Direktuf Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, kekerasan terhadap empat jurnalis itu berupa penganiayaan hingga perampasan alat kerja.

"Penangkapan, penganiayaan, dan perampasan alat kerja," ujar Ade kepada Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: LBH Pers Kutuk Kekerasan ke 4 Jurnalis saat Meliput Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Dia mengatakan, jumlah kasus kekerasan terhadap empat jurnalis ini belum termasuk kasus yang terjadi di luar Jakarta.

Hanya saja, jumlah itu belum terdokumentasi karena LBH Pers masih fokus melakukan pendampingan massa aksi yang diamankan aparat kepolisian.

"Di luar Jakarta banyak, tapi masih belum kita dokumentasikan karena masih fokus pendampingan," terangnya.