Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebaran 4.174 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 1.253

Kompas.com - 01/10/2020, 16:41 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melaporkan penambahan 4.174 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, hingga Kamis (1/10/2020), total pasien Covid-19 di Tanah Air berjumlah 291.182 orang.

Adapun, data pemerintah memperlihatkan bahwa penambahan kasus baru itu tersebar di 34 provinsi.

Baca juga: UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 290.000, Ada 4.174 Kasus Baru

Menurut data Satgas Penanganan Covid-19, penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta sebanyak 1.253 kasus baru. Berikutnya, ada Jawa Barat sebanyak 559 kasus baru.

Kemudian, diikuti Jawa Timur sebanyak 314 kasus baru, Jawa Tengah sebanyak 299 kasus baru, dan Riau 265 kasus baru.

Sementara itu, secara kumulatif, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 3.540 orang, sehingga jumlahnya menjadi 218.487 orang.

Kemudian, ada penambahan 116 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 meninggal dunia jadi 10.856 orang.

Hingga hari ini, pemerintah telah memeriksa 3.365.490 spesimen dari 2.023.990 orang. Saat ini, tercatat ada 135.480 kasus suspek Covid-19.

Baca juga: UPDATE 1 Oktober: Pemerintah Telah Periksa 3.365.490 Spesimen Terkait Covid-19

Kasus Covid-19 telah menyebar di 497 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Berikut ini sebaran penambahan kasus baru Covid-19, Kamis (1/10/2020):

1. DKI Jakarta: 1.253 kasus baru

2. Jawa Barat: 559 kasus baru

3. Jawa Timur: 314 kasus baru

4. Jawa Tengah: 299 kasus baru

5. Riau: 265 kasus baru

Baca juga: UPDATE 1 Oktober: Ada 61.839 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

6. Sumatera Barat: 192 kasus baru

7. Bali: 141 kasus baru

8. Kalimantan Timur: 131 kasus baru

9. Sulawesi Selatan: 119 kasus baru

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com