Pemeriksaan BPK Rupanya Sering Digunakan untuk Memeras Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan hasil pemeriksaan BPK kerap kali disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Achsanul Qosasi mengatakan bahwa BPK sering menerima laporan hasil pemeriksaan BPK dijadikan alat untuk memeras kepala daerah.

"Berkali-kali kami sudah mendapatkan komplain dari beberapa pihak karena hasil pemeriksaan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya digunakan untuk memeras kepala daerah," kata Achsanul dalam sebuah diskusi, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Kepada Jokowi, Ketua BPK Sampaikan Masalah Keuangan Penanganan Covid-19

Padahal, menurut Achsanul, pihak-pihak tak bertanggung jawab tersebut juga tidak memahami substansi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Oleh sebab itu, Achsanul menyebut, BPK sangat berhati-hati dalam memberikan hasil pemeriksaannya kepada masyarakat umum.

Ia mengatakan, BPK pun memilih menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

"Siapapun yang berkepentingan sebenernya terhadap pemeriksaan BPK, wakilnya sudah memiliki, wakil rakyat bapak dan ibu semua sudah dimiliki ada di DPR," ujar Achsanul.

Baca juga: Meski Situasi Krisis, Ketua BPK Ingatkan Pemerintah Tetap Transparan dan Akuntabel

Ia pun mengakui bahwa BPK kerap dipertanyakan publik soal hasil pemeriksaan yang mereka lakukan.

"Kami tidak melayani satu per satu permintaan rakyat karena akan kerepotan bagi kami apabila semua perorangan datang ke BPK meminta laporan," ujar Achsanul.

Namun, ia menyebut masih ada juga orang yang masih datang ke BPK meminta hasil pemeriksaan BPK dan tetap dilayani dengan sangat hati-hati agar hasil pemeriksaan itu tidak disalahgunakan.