Meski Situasi Krisis, Ketua BPK Ingatkan Pemerintah Tetap Transparan dan Akuntabel

Kompas.com - 08/09/2020, 12:10 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna,  di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Agung Firman Sampurna mengingatkan pemerintah agar tetap menjalankan roda pemerintahan secara transparan dan akuntabel meskipun saat ini krisis kesehatan dan ekonomi tengah melanda.

Hal itu disampaikan Agung dalam acara Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pandemi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

"Tentu saja dengan keadaan pandemi yang ditetapkan sebagai kedaruratan, prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas harus tetap diterapkan. Dalam kondisi apapun, kita wajib patuh terhadap ketentuan perundangundangan," kata Agung lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Di Hadapan Ketua BPK, Jokowi Minta Pemerintah Tak Dipersulit

Ia menyadari dalam kondisi darurat seperti sekarang pemerintah dituntut cepat dalam mengambil kebijakan sehingga tak ingin terjebak dalam prosedur birokrasi yang rumit.

Kendati demikian, Agung mengatakan prosedur yang menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tetap dibutuhkan agar tak terjadi penyalahgunaan.

Untuk itu, ia menjanjikan memberikan laporan pemeriksaan secara intensif kepada Presiden Joko Widodo agar setiap potensi penyelewengan bisa dihindari tanpa harus mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Prosedur pemeriksaan didesain dengan kondisi kedaruratan yang memungkinkan presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara mendapat informasi secara rutin perkembangan pemeriksaan setiap bulannya," lanjut Agung.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta pemerintah diberikan ruang fleksibilitas dalam menjalankan roda pemerintahan di masa krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi Minta BPK Satu Frekuensi Saat Audit Anggaran Penanganan Covid-19, Apa Maksudnya?

"Kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini. Pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur," kata Jokowi lewat kanal YouTuber Sekretariat Presiden.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X