Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Masih Banyak Daerah yang Alokasi Anggaran Kesehatannya Kurang dari 10 Persen APBD

Kompas.com - 18/08/2020, 06:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, masih banyak daerah yang alokasi anggaran kesehatannya masih di bawah 10 persen dari APBD.

Rata-rata hanya 9,24 persen anggaran daerah yang dialokasikan untuk kesehatan.

"Kami melihat bahwa di tingkat daerah, data yang kami peroleh sebagian besar untuk tingkat provinsi, bahwa APBD yang sudah dialokasikan baik (untuk) tenaga kesehatan dan lainnya rata-rata itu adalah 9,24 persen," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemendagri, Selasa (18/8/2020).

Artinya, kata Tito, jumlah tersebut belum mencapai 10 persen afirmasi sesuai amanat undang-undang.

Baca juga: Jokowi Ungkap Anggaran Kesehatan Rp 169,7 Triliun, Termasuk untuk Vaksin

Karena itu, Tito terus mendorong agar alokasi APBD di tingkat pemerintahan daerah harus di atas 10 persen untuk kesehatan.

"Kami akan terus berusaha untuk mendorong agar para kepala daerah untuk mengalokasikan APBD diatas 10 persen untuk bidang kesehatan," katanya.

"Lebih dari itu kami akan mengamati satu persatu, apakah benar-benar APBD itu sudah betul-betul bermanfaat untuk meningkatkan sistem kesehatan. Baik untuk peralatan infrastruktur, maupun kemampuan tenaga kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan," lanjutnya.

Baca juga: Kemenkeu: Verifikasi Dokumen Penyebab Lambannya Serapan Anggaran Kesehatan Covid-19

Lebih lanjut, Tito mengajak Asosiasi Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan dalam mensosialisasikan protokol kesehatan yang benar untuk instansi pemerintah dan swasta.

Terutama, Tito mengajak Puskesmas untuk mengambil peran yang signifikan dalam penanganan Covid-19, sebagai wadah yang mudah dijangkau masyarakat.

"Kita berharap banyak dalam penanganan pandemi Covid-19 ini Puskesmas mengambil bagian yang signifikan, baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka pengobatan kuratif," tambah Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com