Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Kompas.com - 11/08/2020, 20:02 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta masyarakat tak menyalahkan Presiden Joko Widodo atas ancaman krisis ekonomi.

Sebab, menurut SBY, pada masa pandemi Covid-19 ini, persoalan ekonomi menjadi masalah besar di semua negara di dunia.

"Jadi jangan salahkan Presiden Jokowi, jangan salahkan pemerintah, kenapa Indonesia mengalami krisis ekonomi? Ya, karena secara global, secara dunia sertaan dari pandemi Covid-19 ini adalah gejolak, bahkan krisis ekonomi," kata SBY saat peluncuran buku Monograf di Cikeas, Bogor, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Soal Covid-19, SBY: Ekonomi dan Nyawa Manusia Bukan Suatu Dilema

SBY mengatakan, pemerintah tentu sudah mengetahui akan terjadinya ancaman krisis ekonomi tersebut.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang tepat dan aksi yang nyata.

"From now ke depan pemerintah kita dukung, yang dilakukan pemerintah itu betul-betul melaksanakan penyelamatan ekonomi dengan strategi yang tepat, kebijakan yang tepat, dan aksi-aksi yang tepat pula," ujar dia. 

SBY menyoroti pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan pada kuartal II dan tercatat minus 5,3 persen.

Ia yakin bahwa pemerintah memahami komponen-komponen yang mengalami pelemahan sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Selain itu, SBY meminta pemerintah membantu masyarakat kelas bawah dengan memberikan bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Yang terpukul mereka-mereka yang golongan bawah maka bansos apa pun berikan. Amerika keluarkan BLT, banyak yang keluarkan BLT, dulu saya juga keluarkan BLT," ucap dia. 

Baca juga: Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Lebih lanjut, SBY mengatakan, pemerintah masih memiliki peluang untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dengan mengeluarkan stimulus untuk menahan pertumbuhan ekonomi tidak turun.

"Bola di tangan pemerintah, istilahnya we have given everything to this government, tinggal tolong ini semua digunakan dengan baik, rakyat membantu. Saya pribadi ingin membantu meskipun tidak secara tidak langsung karena partai yang dulu saya pimpin tidak di pemerintahan," ujar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com