Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Bareskrim, BP2MI Serahkan Laporan soal Temuan 19 Calon PMI Non-prosedural di Apartemen di Bogor

Kompas.com - 21/07/2020, 14:04 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyerahkan berkas penanganan dugaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau non-prosedural ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Selasa (21/7/2020).

Berkas penanganan tersebut terkait temuan BP2MI terhadap penampungan 19 calon PMI non-prosedural di Apartemen Bogor Icon, Jawa Barat.

“Kami datang ke Bareskrim Polri sebagai bagian dari kerja sama BP2MI dengan Polri sebagai penegak hukum, dan sekaligus ingin menyampaikan kepada publik bahwa kejahatan pengiriman PMI secara ilegal masih terus terjadi,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

“Padahal, satu, tindak pidana perdagangan orang tentu tidak boleh dilakukan siapapun, baik perseorangan atau berbadan hukum,” sambung dia.

Baca juga: Gerebek Apartemen di Bogor, BP2MI Amankan 19 Calon PMI Non-Prosedural

Dari penggerebekan yang dilakukan BP2MI pada Jumat (17/7/2020) malam, ditemukan 19 calon PMI di apartemen tersebut.

Dari hasil penelusuran, para calon PMI yang terdiri dari 16 laki-laki dan tiga perempuan itu akan diberangkatkan oleh PT Duta Buana Bahari dan pihak agen travel PT Nadies Citra Mandiri.

Benny menuturkan, kedua perusahaan tersebut tidak memiliki izin.

“Ini bukanlah perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya, meski perusahaan memiliki izin, pengiriman PMI tetap ilegal karena adanya keputusan Menteri Ketenagakerjaan perihal penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri selama pandemi Covid-19.

Baca juga: BP2MI Gandeng Polri Usut Penampungan Calon PMI Non-Prosedural di Bogor

Lebih lanjut, Benny menuturkan, para calon PMI diminta membayar Rp 25 juta dan dijanjikan akan bekerja di Thailand.

Bahkan, Benny mengungkapkan adanya ancaman yang dialami calon PMI. Diduga, ancaman tersebut dilontar seseorang dari PT Nadies Citra Mandiri ketika calon PMI meminta uangnya kembali.

“Ini kalimatnya jelas di WA yang dikirimkan, 'Anda di Bogor dan tidak tahu dengan siapa Anda berhadapan, nanti kita tinggal detilkan semua, dengan mudah antara pemasukan dan pengeluaran’,” ungkap Benny.

Polri pun telah menerima berkas penanganan dan akan menindaklanjuti laporan dari BP2MI tersebut.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan memastikan, polisi akan menindak orang yang diduga terkait apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.

“Berkas akan diterima, selanjutnya akan dipelajari dan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana akan ditindaklanjuti sampai ke jaringan-jaringannya,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com