Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Kompas.com - 06/07/2020, 09:51 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay, meragukan keampuhan produk antivirus corona berbahan eukaliptus yang diproduksi Kementerian Pertanian.

Saleh yang mengaku sempat mencoba produk tersebut mengatakan perlu ada penelitian lebih lanjut terhadap klaim Kementan.

"Setelah mencobanya, saya tidak tahu apakah itu efektif sebagai antivirus corona atau tidak," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2020).

"Yang saya tahu, banyak peneliti yang masih meragukan. Merekalah yang paling bisa memberikan justifikasi terhadap temuan-temuan seperti ini," ujar dia.

Baca juga: Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Menurut Saleh, sebelum ada penelitian yang lebih akurat, Kementan sebaiknya menunda rencana produksi massal produk yang diklaim antivirus corona itu.

Saleh mengatakan, Kementan perlu melibatkan lembaga riset lain untuk menguji keefektifan produk antivirus corona tersebut.

"Kementan harus melibatkan lembaga riset lain. Orang-orang belum yakin atas temuan itu. Jika banyak yang belum yakin, tentu belum tepat jika diproduksi massal," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Saleh, produk antivirus corona itu baru melalui uji laboratorium terhadap virus influenza, beta, dan gamma corona.

Baca juga: Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Artinya, kata Saleh, belum ada uji spesifik terhadap virus penyebab Covid-19 yaitu SARS-Cov-2.

"Karena itu, belum bisa diklaim sebagai antivirus corona," ujar politikus PAN itu.

Ia berharap Kementan berhati-hati atas klaim antivirus corona.

Saleh khawatir produk Kementan malah menjadi olok-olok negara lain, di saat negara-negara dunia sedang berupaya mengembangkan vaksin Covid-19.

"Kalau benar, ini bisa menjadi temuan besar. Sebaliknya jika tidak benar, takutnya nanti kita diolok-olok orang," ujar Saleh.

"Makanya, sekali lagi, sebelum produksi massal, pastikan dan uji kembali. Libatkan sebanyak mungkin para ahli, terutama mereka yang nyata-nyata masih meragukan," kata dia.

Baca juga: Kalung Antivirus Kementan, Cara Kerjanya Bukan Dipakai Lalu Virus Hilang

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com