Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Warganya yang Menolak Rapid Test, Wagub Banten Sebut Disebabkan Faktor Psikologis

Kompas.com - 19/06/2020, 18:39 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menuturkan, faktor psikologis menjadi penyebab warganya menolak untuk mengikuti rapid test dan bukan disebabkan ketidaktahuan mengenai tes tersebut.

Menurutnya, penolakan memang sempat muncul dari sekelompok masyarakat tertentu.

“Jadi mereka mengkhawatirkan apabila positif, ada sesuatu yang memang dalam kaitan beban psikis mereka harus hadapi,” kata Andika melalui video telekonferensi dari Kantor Graha BNPB, Jumat (19/6/2020).

“Seperti mereka harus terpisah dari keluarga, dikarantina, dan lain-lain,” sambung dia.

Baca juga: Duduk Perkara Warga Dua Kampung di Banten Mengungsi karena Takut Rapid Test

Salah satu contohnya, penolakan oleh ratusan warga di Kampung Masigit, Kelurahan Mesjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, Senin (15/6/2020). Warga tersebut bahkan memilih mengungsi.

Dilansir dari Tribunnews, peristiwa itu disebabkan kurangnya sosialisasi terkait rapid test dari pihak terkait.

Andika mengungkapkan, pemerintah setempat sudah menyiapkan sekitar 120.000 alat rapid test atau satu persen dari total populasi warga Banten sebanyak 12 juta orang.

Setelah kejadian penolakan muncul, pihaknya mengaku turun ke lapangan maupun menggandeng pihak rumah sakit untuk memberikan informasi terkait tes cepat itu.

“Setelah masyarakat menolak, kita langsung secara personal turun untuk memberikan pengertian, alhamdullilah kita terus berjalan,” ujar dia.

Baca juga: Takut Rapid Test, Warga Sekampung di Serang Banten Pilih Mengungsi

Diketahui, rapid test corona hanya bisa digunakan sebagai skrining atau penyaringan awal. Tes ini dilakukan dengan menggunakan sampel darah.

Rapid test bekerja memeriksa virus dengan menggunakan antibodi yang terbentuk ketika tubuh mengalami infeksi virus.

Apabila hasilnya negatif, orang tersebut akan mengikuti tes kembali sekitar 10 hari kemudian. Apabila hasilnya reaktif, diagnosis tersebut bukan menggambarkan infeksi Covid-19.

Maka dari itu, orang dengan hasil rapid test reaktif harus menjalani tes swab yang akan diperiksa dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction) guna memastikan apakah orang itu terinfeksi Covid-19 atau tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com