Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Kompas.com - 01/06/2020, 18:47 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menuturkan, terdapat 48.358 orang dalam pemantauan (ODP) yang masih dipantau hingga Senin (1/6/2020) pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, terdapat 13.120 orang yang masih berstatus sebagai pasien dalam pengawasan (PDP).

"Masih juga dilakukan pemantauan di seluruh provinsi terhadap 48.358 ODP, pengawasan masih dilakukan terhadap pasien yang diduga Covid sebanyak 13.120 orang," kata Yuri dalam siaran langsung melalui akun Youtube BNPB, Senin.

Baca juga: Masih Terjadi Lonjakan PDP dan ODP Selama Dua Bulan Terakhir di Jakarta

Sementara itu, tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) maupun tes cepat molekuler terhadap spesimen tersebut juga terus dilakukan.

Hingga Senin hari ini, menurut Yuri, tes telah dilakukan terhadap total 333.415 spesimen yang berasal dari 232.113 orang.

Adapun, satu orang dapat diambil spesimennya lebih dari satu kali.

Dari hasil pemeriksaan, pemerintah mengumumkan penambahan sebanyak 467 kasus positif Covid-19.

Dengan begitu, total terdapat 26.940 orang yang terkonfirmasi terpapar virus corona hingga Senin hari ini.

Baca juga: Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kasus tersebut tersebar di 416 kabupaten/kota di 34 provinsi.

"Sudah terkonfirmasi sebanyak 467 positif Covid-19 sehingga angkanya menjadi 26.940 orang," ujar dia.

Sementara itu, pasien meninggal bertambah 28 orang sehingga jumlahnya menjadi 1.641 orang.

Kemudian, pasien sembuh sebanyak 7.637 orang. Data pemerintah mencatat penambahan 329 pasien sembuh dibanding data pada Minggu (31/5/2020) kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com