Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin meminta pemerintah pusat duduk bersama pemerintah daerah dalam menyusun peta hijau atau green map sebagai panduan untuk memasuki fase new normal.

"Pusat dan Daerah wajib punya pedoman seperti Green Map, yakni sebuah peta jalan yang menjelaskan tentang tata cara kehidupan masyarakat di pedesaan dan kota kecil pasca-pandemi Covid-19. Sehingga warga tidak cemas dalam membangun roda kehidupan baru," Ujar Yanuar dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Seluruh Protokol Kesehatan Harus Ditegakkan Saat Memasuki New Normal

Yanuar menilai, sinergitas antara pusat dan pemerintah daerah belum terjalin dengan baik sehingga dikhawatirkan akan ada kegagapan dalam pelaksanaan fase new normal.

Oleh sebab itu, green map yang disusun harus memuat berbagai perspektif mulai dari ekonomi, kehidupan beragama, sosial, poltiik dan budaya.

Ketua DPP PKB ini menilai, selama ini Presiden Joko Widodo hanya mengedepankan aspek ekonomi secara makro. Namun aspek lain belum mendapat perhatian serius.

Baca juga: New Normal, Seluruh Rumah Ibadah di DKI Harus Terapkan Protokol Kesehatan

Ia mencontohkan terkait kegiatan keagamaan.

Menurut dia, Mendagri seharusnya bekerja sama dengan Menteri Agama agar tiap wilayah wajib membuat konsep protokol yang sesuai, terutama di pusat keagamaan seperti pesantren, balai keagamaan dan tempat ibadah.

Yanuar menyebut, ada ketakutan di kalangan ulama dan pemuka agama untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah dan keagamaan.

Walaupun, protokol kesehatan terkait Covid-19 ini disosialisasikan ke daerah, tapi belum ada pedoman khusus yang dibuat secara baku.

"Kalangan kiai, ulama dan pemuka agama kesulitan dalam penyelenggaran ibadah. Perlu adanya fasilitas kesehatan khusus yang berada di pesantren, madrasah, sekolah agama lainnya sehingga penanganan menjadi khusus," kata Yanuar.

Baca juga: Menuju Era “New Normal” di Tangan TNI-Polri

"Ini perlu kerjasama dengan organisasi agama seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi agama yang ada di Indonesia," sambungnya.

Yanuar menambahkan, kehidupan budaya dan politik juga membutuhkan sebuah pedoman khusus.

Indonesia dengan beragam suku dan budaya yang seringkali melibatkan banyak orang menyebabkan kebingungan di masyarakat.

"Aktivitas budaya, semua perlu disampaikan secara matang dan lugas. Sosialisasi itu penting terutama daerah mana yang zona merah, kuning dan hijau. Bagaimana cara penyelenggaraan budaya, seperti apa penerapannya?" kata Yanuar.

Baca juga: Era New Normal, Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

"Soal politik juga perlu ditegaskan. Mundurnya proses tahapan Pilkada yang nanti berimplikasi ke mundurnya Pemilu juga perlu diselesaikan secara cepat dan tepat," tambahnya.

Yanuar juga mengusulkan dalam green map ini diperlukan sebuah regulasi yang betul-betul dibakukan secara tegas.

Jika memang ada institusi terutama pemerintah daerah yang mengabaikan pedoman tersebut, maka pusat wajib memberikan sanksi tegas kepada daerah.