Istana: Tak Benar Ada Strategi Herd Immunity

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral menegaskan, pemerintah tak akan menggunakan strategi herd immunity atau kekebalan kelompok dalam menghadapi pandemi virus corona Covid-19.

Donny menegaskan, rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak bertujuan untuk memunculkan kekebalan kelompok.

"Tidak benar akan ada herd immunity karena protokol kesehatan tetap dilakukan. Ketika orang berada di luar pun nanti ketika pelonggaran, tidak serta merta orang keluar rumah tanpa pakai masker, berkerumun, dan tidak menjaga jarak," kata Donny kepada Kompas.com, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Epidemiolog: Jangan Sampai Pemerintah Siasati Covid-19 dengan Herd Immunity

Herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar kelompok atau populasi manusia kebal terhadap suatu penyakit karena sudah pernah terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut.

Meski dinilai bisa menghambat penyebaran virus, namun strategi ini dapat memakan korban dalam jumlah besar.

Donny memastikan sampai saat ini pemerintah tak pernah berpikir untuk menerapkan strategi herd immunity ini.

Lagipula, kata dia, relaksasi PSBB sampai saat ini masih menjadi sebatas wacana.

Baca juga: WHO: Herd Immunity untuk Virus Corona adalah Konsep Berbahaya

Relaksasi itu baru akan dilakukan jika suatu daerah mengalami penurunan jumlah kasus positif Covid-19 selama 14 hari berturut-turut.

"Kalau turun belum 14 hari, lalu naik lagi, maka pelonggaran PSBB tak bisa diterapkan," kata Donny.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy sempat menyinggung herd immunity.

Dalam seminar virtual pada 7 Mei 2020 lalu, Muhadjir berpendapat bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ada di tengah-tengah, antara opsi ekstrem lockdown dan herd immunity. Pilihannya bisa luwes, mendekati lockdown, atau mendekati herd immunity, kata Muhadjir (Kompas, 10 Mei 2020).

Baca juga: Apa Itu Herd Immunity, dan Mengapa Bisa Sebabkan Kematian Massal?

Namun epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono berharap pemerintah tak menggunakan strategi herd immunity ini.

Sebab, untuk memunculkan herd immunity atau kekebalan komunitas, maka lebih dari separuh penduduk Indonesia harus terinfeksi.

Hal itu dikawatirkan akan menimbulkan banyak kasus kematian, khususnya pada kelompok rentan yang berusia tua atau memiliki penyakit bawaan.

"Bisa menjadi bumerang, makan korban sendiri, karena yang terinfeksi harus lebih dari separuh penduduk. Jumlah penduduk kita ratusan juta. Jumlah kematian kan banyak yang tua-tua. Nanti kita enggak punya kakek atau enggak punya ayah lagi,” ujar Pandu.