Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Sebagian Besar Warga Menolak PSBB karena Sulit Cari Nafkah

Kompas.com - 23/04/2020, 13:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesulitan mencari nafkah menjadi alasan terbesar masyarakat menolak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah Covid-19.

Survei Jurnalisme Presisi tentang PSBB dan Mudik Lebaran yang dilakukan Puslitbangdiklat RRI dan Indo Barometer menunjukkan, 40,3 persen responden mengatakan, kesulitan mencari nafkah adalah alasan utama menolak PSBB.

Jumlah tersebut merupakan rincian dari 10 persen responden yang menilai bahwa langkah penerapan PSBB tidak tepat.

"Kesulitan mencari nafkah 40,3 persen, berdampak terhadap ekonomi masyarakat 30,7 persen, kepatuhan masyarakat masih rendah 11,4 persen, kehilangan pekerjaan 8,5 persen," demikian dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Penerapan PSBB Surabaya Raya, Khofifah: Jual Beli Takjil Masih Bisa, tapi..

Selanjutnya, alasan pendidikan, ibadah, bekerja terbatas sebanyak 4,0 persen, seharusnya lockdown menyeluruh 2,3 persen, virus corona tidak terlalu bahaya 1,7 persen, serta bantuan pemerintah belum ada sebesar 1,1 persen.

Sementara itu, sebanyak 89,5 persen responden menilai bahwa penerapan PSBB merupakan langkah yang tepat.

Alasan terbanyak yang dipilih, sebanyak 25 persen karena PSBB dapat mengurangi penyebaran virus corona.

Baca juga: 49 Perusahaan Beroperasi Saat PSBB di Bekasi atas Izin Kemenperin

Kemudian, alasan agar penyebaran virus corona tidak semakin luas sebesar 22,8 persen, untuk keamanan masyarakat 14,3 persen, serta beberapa alasan lainnya.

Adapun survei dilaksanakan di 7 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan dengan jumlah responden 400 orang yang tersebar secara proporsional.

Pengumpulan data dilakukan pada 9-15 April 2020 dengan metode penarikan sampel quota & purposive sampling, dan margin of error sebesar lebih kurang 4,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com