Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Minta Kepala Daerah Edukasi Warga soal Pemakaman Jenazah Covid-19

Kompas.com - 16/04/2020, 08:43 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Diaz Hendropriyono menyayangkan terjadinya penolakan pemakaman jenazah korban virus corona atau Covid-19.

Ia meminta setiap Kepala Daerah memberikan edukasi kepada warganya agar tak terulang kejadian serupa.

"Kepala-kepala daerah harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa media tanah tidak akan menularkan virus Covid-19," kata Diaz kepada wartawan, Rabu (15/4/2020).

Bahkan, ia meminta kepala daerah juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat apabila kasus penolakan terjadi di daerah mereka.

Baca juga: Kapolda Jatim Buka Peta Penyebaran Covid-19 di Surabaya, Ungkap Lokasi Pasien Pertama

Hal ini seperti yang dilakukan Polda Jawa Tengah yang menindak provokator penolak pemakaman jenazah Covid-19.

"Tindak tegas para provokator. Pihak pemerintahan sangat memahami kekhawatiran warga, namun sudah pasti setiap prosedur yang diterapkan sudah dipertimbangkan secara hati-hati," kata dia.

Menurut dia, alasan penolakan jenazah seperti yang menimpa jenazah perawat RSUP dr Kariadi Semarang dan di beberapa daerah lain sangat tidak logis. Sebab, virus corona tak akan bisa menyebar lewat media tanah.

Apalagi pemakaman juga dilakukan dengan prosedur yang ketat.

Baca juga: Kapolda:Tidak Ada Penolakan Pemakaman Pasien Covid-19 di Jakarta

Diaz menyayangkan ketidakpahaman membuat masyarakat abai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

"Biar bagaimanapun korban COVID-19 ini adalah keluarga kita juga. Jika ditolak dimakamkan di daerah asalnya pasti akan melukai hati orang tua dan kerabatnya. Apalagi kan mereka korban virus, bukan penjahat," kata dia.

"Kalau masyarakat paham, prosedur pemakaman jenazah dengan dilapisi plastik berlapis dan disemprot disinfektan itu sudah sangat aman. Jangan karena tidak paham jadi semena-mena," ujar ketua umum PKPI ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com