Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Skenario Terberat, Warga Miskin Bertambah 3,78 Juta

Kompas.com - 15/04/2020, 05:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, dalam proyeksi terberat, jumlah orang miskin baru dan pengangguran bisa bertambah di tengah pandemi Covid-19.

Ia menyatakan, orang miskin baru bisa bertambah hingga 3,78 juta orang jika mengikuti proyeksi terburuk.

Masih berdasarkan proyeksi terburuk, pengangguran di Indonesia bisa bertambah hingga 5,2 juta orang.

Baca juga: Dampak Corona, Jumlah Pengangguran Bisa Naik hingga 5,2 Juta Orang

Hal itu disampaikan Sri Mulyani setelag rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

"Angka kemiskinan kita mungkin akan meningkat dalam skenario berat bisa naik menjadi, tambahan 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat kita akan menghadapi kemungkinan tambahan kemiskinan 3,78 juta orang," ujar Sri Mulyani.

"Angka pengangguran yang selama ini sudah menurun, kemungkinan akan mengalami kenaikan. Dalam skenario berat ada kemungkinan naik 2,9 juta orang pengangguran baru, skenario lebih berat bisa sampai 5,2 juta," ucap dia.

Untuk menghindari itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya melalui penyaluran Kartu Prakerja hingga memberikan bantuan sosial serta keringanan kredit yang dinilai akan meringankan beban hidup masyarakat.

Baca juga: Imbas Covid-19, 20.000 Karyawan Ground Handling Terancam PHK
Hal itu dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

"Dalam situasi extraordinary ini dikeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk address issue di dalam dua pilar, keuangan negara dan sektor keuangan," ujar Sri Mulyani.

"Kenapa keuangan negara? Karena seluruh tekanan baik di kesehatan, sosial, dunia usaha, semua nanti akan bermuara ke keuangan negara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com