Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Presiden Joko Widodo menunjuk juru bicara lain yang mampu mengimplementasikan program komunikasi publik dengan baik.

Ia menilai, Jokowi perlu seorang Chief of Information Officer (CIO) yang tak hanya memberikan informasi, tetapi sekaligus membangun kesadaran dan kepercayaan publik.

Sebab, menurutnya, komunikasi publik para pejabat pemerintah dalam penanganan pengendalian Covid-19 perlu dibenahi.

"Terkait situasi akibat wabah Covid-19, karena bukan hanya masalah kesehatan saja, maka presiden perlu menunjuk acting Chief of Information Officer yang bisa mengimplementasikan program komunikasi yang mengarah pada confidence building, bukan sekedar to inform," kata Arsul, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Arsul berharap CIO itu juga mengelola alokasi tambahan anggaran pembiayaan APBN senilai Rp 405,1 triliun yang dituangkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Di bawah CIO ada beberapa orang jubir yang meng-handle empat sektor sesuai dengan alokasi anggaran stimulus yang berjumlah Rp405,1 triliun itu," ujar Arsul.

Arsul mengatakan, jika komunikasi publik pemerintah tak diurus serius, kepercayaan masyarakat bisa terus menurun.

"Jika presiden tidak membenahi serius komunikasi publik jajaran pemerintahan, maka tingkat kepercayaan masyarakat semakin turun," kata Arsul.

Baca juga: Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Arsul mencatat sejumlah pernyataan pejabat pemerintah yang saling bertentangan satu sama lain.

Misalnya, kata dia, mengenai imbauan mudik yang disampaikan berbeda oleh Mensesneg Pratikno dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Menurutnya, kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena mengesankan pemerintah kurang koordinasi dalam menangani pandemi virus corona.

"Para pejabat pemerintahan seperti sedang mempertontotankan kepada publik tentang tidak adanya koordinasi dan standar komunikasi publik di lingkungan pemerintahan," tuturnya.

Baca juga: Mensesneg Revisi Pernyataan Fadjroel soal Jokowi Bolehkan Mudik

"Ruang komunikasi publik pemerintahan seperti ini memprihatinkan dan harus dibenahi ke depan untuk menjaga kewibawaan pemerintahan," imbuh Arsul.

Dia meminta pemerintah mencontoh Singapura.

Arsul mengatakan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong serta jajarannya, memiliki kesamaan irama dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"PM Lee sebagai pemimpin pemerintahan bicara hal-hal yang terkait dengan kebijakan umum pemerintahannya," kata dia.

"Kemudian penjabaran lebih lanjut disampaikan menteri dan soal-soal teknis disampaikan oleh pejabat di bawah menteri. Sementara di kita soal sejumlah TKA China mendarat di Kendari saja kok yang bicara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan," ujar Arsul.