Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Ungkap Alasan Jokowi Tak Segera Tetapkan Karantina Wilayah

Kompas.com - 31/03/2020, 15:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo benar-benar mempertingkan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah sebelum memutuskan karantina wilayah akibat wabah virus corona (Covid-19).

Menurut Luhut, itulah alasan utama hingga saat ini pemerintah pusat belum memberlakukan karantina wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Presiden tuh selalu berpikiran begini, orang susah itu jangan ditambahin susah lagi gitu lho. Karena mungkin beliau pernah ngalamin keadaan susah waktu masa kecil," kata Luhut dalam siaran video resmi dari Kemenkomarves, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Luhut Sebut Kepastian Karantina Wilayah Diputuskan Pekan Ini

Meski demikian, Luhut menjamin bahwa pemerintah terus memantau situasi keadaan di dalam negeri. Khususnya daerah terdampak virus corona.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat tidak membuang opsi karantina wilayah dalam penanganan wabah virus corona.

"Nanti kami mau rapat terakhir (membahas karantina wilayah), kemudian sekali lagi dilaporkan ke Presiden," ujar Luhut.

Saat ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan juga tengah menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk memberi insentif masyarakat menengah ke bawah yang terdampak kebijakan karantina wilayah.

Luhut menambahkan, apabila nantinya diberlakukan kebijakan karantina wilayah, pemerintah harus bisa menjamin distribusi kebutuhan pokok masyarakat tetap berlangsung.

Baca juga: Wacana Karantina Wilayah di Jakarta, Warga Minta Ada Bantuan Pemerintah karena Mata Pencaharian Hilang

Dengan demikian masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya meski nantinya ada karantina wilayah.

"Kalau bahan pangan itu sudah diatur sedemikian rupa hampir tidak ada masalahlah. Jadi semua fasilitas untuk bahan pangan itu akan diberikan. Jadi saya tidak melihat itu jadi isu. Tapi tentu harus diawasi ya karena kalau tidak nanti bisa repot juga," ujar Luhut.

"Karena ketersedian 11 bahan pakan itu sekarang semua kami cek masih tersedia. Hanya penyalurannya ini yang perlu kita waspadai jangan sampai terhambat, baik beras gula segala macam itu," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com