Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Masyarakat Disiplin agar Wabah Covid-19 Segera Usai

Kompas.com - 26/03/2020, 17:34 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat untuk disiplin agar wabah Covid-19 ini segera berakhir dan tidak meluas ke daerah-daerah yang tak terjangkit.

"Sebenarnya bukan soal physical distancing atau lockdown, tapi yang penting adalah menerapkan disiplin. Oleh karena itu, yang kami lakukan sekarang yaitu bagaimana menerapkan disiplin masyarakat untuk mematuhi seruan itu," kata Ma'ruf saat wawancara melalui video conference dengan wartawan, Kamis (26/3/2020).

Terlebih lagi, pemerintah saat ini memilih tak melakukan lockdown (menutup akses wilayah).

Ia mengatakan, pemerintah melakukan berbagai upaya pendisiplinan itu melalui beberapa pendekatan.

Baca juga: Physical Distancing Akan Diterapkan di Seluruh Rest Area Jalan Tol Jasa Marga

Antara lain pendekatan kesehatan dengan memberikan edukasi tentang kesehatan, pendekatan keamanan untuk membubarkan setiap kerumunan-kerumunan warga, hingga pendekatan keagamaan untuk memahami dari aspek-aspek keagamaan.

"Oleh karena itu, maka perlu dilibatkan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama untuk ikut (mendisiplinkan warga). Kami sudah minta daerah untuk melakukan langkah-langkah yang lebih intensif," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, saat ini persentase pasien Covid-19 di Indonesia besar sehingga pencegahan-pencegahan intensif seperti yang telah digaungkan pemerintah harus digalakkan.

Baca juga: Cegah Corona, 3 Maskapai Ini Terapkan Physical Distancing, Berikut Penjelasannya

Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengupayakan penanganan mereka yang sudah terpapar melalui isolasi di lokasi-lokasi yang disiapkan.

Mulai dari Wisma Atlet hingga beberapa rumah sakit BUMN, seperti Pertamina dan Pelni.

Termasuk di daerah yang juga menyiagakan beberapa lokasi penanganan, seperti asrama haji agar pasien-pasien tertangani dengan baik.

"Kemudian melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengerahkan tenaga medisnya, baik dokter maupun perawat," kata dia.

"Ini sudah mulai kami kembangkan dan juga sudah diarahkan supaya pemerintah daerah melakukan inisiatif-insiatif dalam rangka menangani pasien-pasien yang memang harus diisolasi," ucap dia.

Baca juga: Jokowi: Physical Distancing Paling Pas untuk Cegah Covid-19 di Indonesia

Adapun pemerintah memperbarui data pasien positif virus corona atau kasus Covid-19 di Indonesia pada Kamis (26/3/2020) sore.

Berdasarkan data yang dihimpun sejak Rabu (25/3/2020) pukul 12.00 WIB hingga hari ini pukul 12.00, ada penambahan 103 pasien.

Dengan demikian, total ada 893 kasus Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, data pemerintah juga memperlihatkan bahwa ada tiga provinsi yang mencatat kasus perdana Covid-19.

Tiga provinsi itu adalah Aceh, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat.

Dengan demikian, hingga saat ini kasus Covid-19 sudah tersebar di 27 provinsi. Penambahan kasus baru dalam 24 jam terakhir tercatat di 12 provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com