Pemerintah Diminta Terus Dampingi 4 WNI yang Terjangkit Corona di Kapal Diamond Princess

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintah harus terus mendampingi warga negara Indonesia (WNI) yang terjangkit virus corona di kapal pesiar Diamond Princess.

Hal itu ia katakan terkait ucapan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (PMK) Muhadjir Effendy yang menyebut empat WNI terjangkit virus corona di kapal Diamond Princess tidak akan dipulangkan ke Indonesia.

"Jadi apa pun upayanya itu harus dilakukan jadi ini tidak jauh beda dengan tenaga-tenaga Indonesia atau pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jika mereka menemukan masalah itu harus didampingi," kata Saleh di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2020).

Baca juga: Pemerintah akan Evakuasi 74 WNI di Kapal Pesiar Diamond Princess

Menurut Saleh, tugas utama perwakilan Indonesia di luar negeri yakni melindungi setiap warga negara.

Dengan demikian, sudah menjadi tugas negara mendampingi setiap permasalah WNI di luar negeri termasuk dalam hal penanganan WNI terjangkit virus corona.

"Bukan hanya menyiapkan dokumentasi perjalanan wisata dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi juga yang terutama justru melindungi warga kita. Lihatlah negara lain juga begitu iya kan mestinya negara kita begitu juga," ujar dia. 

Adapun empat WNI di kapal pesiar Diamond Princess yang dikarantina akibat terjangkit virus corona tidak akan dipulangkan ke Indonesia.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat dijumpai di di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

"Kalau yang positif tidak boleh (dievakuasi ke Indonesia). Dirawat di sana saja. Sudah dirawat di darat, di beberapa rumah sakit yang ada di Jepang," ujar Muhadjir.

Namun, tidak demikian bagi 74 WNI lainnya yang berada di kapal pesiar itu.

Baca juga: Dua Opsi Pemerintah Evakuasi 74 WNI ABK Diamond Princess di Yokohama

Muhadjir Effendy mengatakan, ada kemungkinan mereka akan dipulangkan ke Tanah Air.

Pemerintah sudah menyiapkan opsi penjemputan mereka, mulai dari dijemput menggunakan Kapal Rumah Sakit dr Suharso milik TNI AU serta penjemputan melalui udara.

Keputusan mengenai hal itu menunggu perintah dari Presiden Joko Widodo.