Belum Genap 2 Bulan Dilantik, ICW Beri 8 Catatan Negatif untuk Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengungkapkan, terdapat delapan catatan untuk lima pimpinan KPK periode 2019-2023 usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Desember 2019 silam.

"Saya ingin menyoroti pimpinan KPK. Setidaknya ada delapan problem," ujar Kurnia saat forum diskusi bertemakan "Peluang Pengujian Formil Revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

Catatan pertama mengenai peristiwa penyegelan kantor DPP PDI-P di mana PDI-P diduga melakukan perlawanan, namun pimpinan KPK tak berani pasang badan.

Mengingat, penyelegelan merupakan tindakan biasa, normal dan tidak pernah ada resistensi dari pihak manapun.

Baca juga: ICW Anggap Pimpinan KPK Lebih Sibuk Safari daripada Cari Harun Masiku

Kedua, kejadian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Menurut Kurnia, sejauh ini Firli menolak menjelaskan di forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai peristiwa penahanan penyidik KPK ketika memburu mantan caleg PDI-P Harun Masiku di PTIK.

Ketiga, terkait Harun Masiku yang tak kunjung ditemukan.

Keempat, pimpinan KPK terlalu banyak bersafari. Kurnia khawatir pimpinan KPK hanya menghabiskan masa kerjanya selama lima tahun ke depan habis hanya untuk bersafari.

Kelima persoalan penggeledahan PDI-P yang sampai hari ini tak kunjung dilakukan KPK.

Baca juga: Soal Kemungkinan Obstruction of Justice Terkait Penyegelan Kantor PDI-P, Ini Kata KPK

Keenam pemanggilan saksi, namun berhak menunjuk pihak lain.

Ketujuh adalah saat Ketua KPK Firli Bahuri memasak. Menurut Kurnia ketika KPK menjadi sorotan karena tak kunjung meringkus Harun, justru Firli mempertontonkan kebolehannya dalam hal memasak nasi goreng yang dinilai tidak penting dan tak urgen.

"Terakhir soal komisioner yang belum cukup umur dilantik, usia masih di bawah 50 tahun, tapi dipaksakan (Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usia 45 tahun)," tegas Kurnia.