Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal 13 Penasihat KSP, Jokowi Minta Tanyakan ke Moeldoko

Kompas.com - 07/02/2020, 11:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo enggan menanggapi penunjukkan 13 Penasihat Kantor Staf Presiden (KSP) oleh Kepala KSP Moeldoko.

Ia mengatakan, sebaiknya urusan di sebuah kementerian dan lembaga ditanyakan langsung kepada menteri dan kepala lembaga yang bersangkutan.

"Kalau urusan di kementerian dan lembaga, tanyakan langsung (ke menteri dan kepala lembaga)," ujar Presiden Jokowi di sela peninjauan renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: Moeldoko Tunjuk 13 Penasihat KSP

Saat ditanya apakah penunjukkan 13 penasihat itu tak malah berpotensi merumitkan proses birokrasi, Presiden Jokowi juga enggan menjawab.

Ia memilih menjawab pertanyaan lain di sesi wawancara tersebut.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sebelumnya menunjuk 13 Penasihat KSP.

Penunjukkan tersebut diresmikan dalam Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan sejak Senin (3/2/2020).

Hal itu disampaikan salah satu penasihat KSP yang baru diangkat yakni Guru Besar Hukum Pidana UGM Edward OS Hiariej.

Baca juga: Andi Widjajanto Jabat Penasihat KSP

Eddy, sapaannya, membenarkan ke-13 nama yang diperlihatkan wartawan melalui pesan singkat.

"Betul, Udah sejak Senin (3/2/2020) SK-nya," kata Eddy melalui pesan singkat, Kamis (6/2/2020).

Ia menambahkan, tugas Penasihat KSP ialah memberikan saran kepada lembaga tersebut baik diminta maupun tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com