Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Protes Warga Natuna, Jokowi: Bagaimanapun 238 WNI dari Wuhan Saudara Kita

Kompas.com - 03/02/2020, 12:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta warga Natuna berbesar hati ketika daerah mereka dijadikan lokasi karantina 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, akibat adanya penyebaran virus corona.

Ia mengatakan, biar bagaimanapun juga, 238 orang WNI itu merupakan saudara setanah air yang harus dibantu.

"Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia. Apapun itu adalah saudara-saudara kita," ujar Presiden di sela kunjungan kerjanya di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Aksi Protes Warga Natuna, Desak Menkes Ngantor di Ranai hingga Bakar Ban

Ia memastikan WNI yang dievakuasi dari Wuhan dan dikarantina di Natuna dipastikan tak terinveksi virus berbahaya tersebut.

Jokowi juga mengatakan, pemerintah telah menjalankan protokol karantina dari World Health Organisation (WHO) sehingga dapat dipastikan keamanannya.

"238 itu adalah sehat tetapi dalam protokol kesehatan diperlukan tahapan sebelum dikembalikan ke keluarga. Tahapan observasi sehingga betul-betul dinyatakan mereka clean, bersih. Sehingga dapat kembali ke keluarga masing-masing. Itu protokol kesehatan yang harus diikuti," lanjut Jokowi.

Baca juga: Menkes Akan Berkantor di Natuna Selama Observasi WNI dari Wuhan

Rencana pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan ditolak oleh warga.

Penolakan itu dilakukan di depan Markas Koramil Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (1/2/2020) siang.

Informasi yang berhasil dihimpun Kompas.com, warga Natuna berkumpul sejak pagi sekitar pukul 10.00 WIB untuk menyampaikan aksinya sehingga membuat akses menuju Bandara Lanud Raden Sadjad tertutup.

Bahkan, mereka masih berada di halaman depan Koramil Ranai guna memastikan pemerintah pusat membatalkan rencana dijadikannya Kabupaten Natuna sebagai lokasi karantina.

Wan Sofyan, tokoh masyarakat Ranai yang dihubungi melalui telepon mengatakan, apapun alasannya, mereka tetap tidak mau menerima WNI dari Wuhan yang akan dikarantina di Natuna.

"Saya yakin tidak ada daerah yang mau, jika daerahnya dijadikan sebagai lokasi karantina warga dari lokasi penyebaran virus mematikan," kata Wan, Sabtu (1/2/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com