Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cawagub DKI Jakarta, PKS Nilai Nurmansjah Cocok Dampingi Anies Baswedan

Kompas.com - 20/01/2020, 20:33 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, sosok calon wakil gubernur DKI Jakarta dari PKS, Nurmansjah Lubis, cocok mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mardani Ali Sera mengatakan, Nurmansjah bukan orang baru di perpolitikan DKI Jakarta.

Nurmansjah Lubis, kata dia, sudah menjadi anggota DPRD pada periode 2004-2009 dan pernah menjadi pimpinan komisi.

"Sangat kuat di akuntansi karena dulu dari sekolah tinggi akuntansi negara dan cocok, Mas Anies sangat perlu orang yang kuat jagain keuangan DKI Jakarta," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Nurmansjah Lubis, Mantan Anggota DPRD yang Jadi Cawagub DKI dari PKS

Meski begitu, Mardani juga mengatakan, dia tak ingin menyatakan ditunjuknya dua nama Cawagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis merupakan kesepakatan Partai Gerindra dan PKS.

"Ini biarkan Pak Sohibul Iman ataupun Pak Mustafa Kamal yang akan memberikan penjelasan," ujarnya.

Kendati demikian, Mardani berharap kesepakatan awal PKS dan Gerindra bahwa posisi cawagub DKI Jakarta diserahkan PKS dapat diterapkan dalam pemilihan cawagub.

Namun, ia menghargai usulan nama yang diajukan Partai Gerindra.

"Kami menghargai usulan dari Gerindra, siapa pun itu walaupun kalau saya pribadi tetap berharap wagubnya kader PKS," ucapnya.

Baca juga: Peluang Jadi Wagub DKI Kian Mengecil, PKS Mengaku Legawa

Lebih lanjut, Mardani mengatakan, siapapun yang terpilih menjadi Wagub DKI Jakarta harus dapat bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Siapa pun pastikan bisa bekerja dengan Mas Anies Baswedan, karena gubernurnya adalah Mas Anies Baswedan dan yang paling utama keduanya harus bekerja untuk memajukan warga DKI Jakarta," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra mengumumkan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dari empat nama bakal cawagub yang diusulkan Partai Gerindra dan dua nama yang diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, diputuskan satu nama dari masing-masing partai.

Baca juga: PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

Dua nama tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan politikus PKS Nurmansjah Lubis.

"Surat ini menyatakan mencabut surat yang terdahulu dan kemudian dalam surat ini juga telah menyetujui dan mengusulkan dua nama untuk dijadikan calon wakil gubernur DKI, yaitu Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra," kata Sufmi di lantai 2, Gedung DPRD DKI, Senin (20/1/2020).

Sufmi menyebutkan bahwa surat keputusan tersebut juga sekaligus mencabut surat keputusan terdahulu yang mengajukan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sebagai cawagub DKI.

Baca juga: Mengapa Tak Ada Politisi PKS yang Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Bersama Gerindra?

Adapun surat tersebut telah ditandatangani oleh kedua partai, baik Gerindra maupun PKS.

"Surat yang sudah disetujui bersama ini dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dari unsur pimpinan partai PKS dan Gerindra, pada hari ini resmi saya serahkan kepada DPD Gerindra DKI Jakarta dan Fraksi Gerindra DKI Jakarta," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com