Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PPPA Nilai Orangtua Perlu Perhatikan Tontonan Anak Terkait Dampak LGBT

Kompas.com - 15/01/2020, 04:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan bahwa ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan orangtua jika menilai perlu menghindari anak-anaknya dari pengaruh LGBT, sesuai nilai dan norma yang dianut dalam keluarga mereka. 

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan, peranan orangtua menjadi kunci, terutama dalam memperhatikan tontonan dalam keluarga.

"Orangtua juga harus memperhatikan tontonan anak," ujar Nahar di Kantor Kementerian PPPA, Medan Merdeka Barat, Jakarta Barat, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Iklan BTS Disebut Mengandung Unsur LGBT, Ini Klarifikasi KPI

Nahar mengatakan, tontonan anak harus dijaga karena mereka mudah meniru apa yang ditayangkan di televisi.

Ini termasuk meniru figur publik, atau peran yang menunjukkan perilaku yang dinilai tidak sesuai norma agama atau nilai yang dianut sebuah keluarga itu.

"Ada kecenderungan masyarakat menganggap perilaku seperti itu candaan biasa. Padahal itu bisa pengaruh ke anak," kata dia.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR: LGBT Tidak Boleh Mengekspos Perilakunya

Menurut dia, sebagian anak menganggap hal-hal demikian lucu sehingga mereka menirunya.

"Anak yang tadinya gagah jadi ikut-ikutan meniru," kata Nahar.

Kementerian PPPA, menurut Nahar, juga akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyikapi tayangan yang tidak sesuai bagi anak.

Dengan kerja sama tersebut, kata dia, terdapat klaster yang digunakan jika orangtua tidak ingin anaknya terdampak LGBT, tentu ini sesuai norma atau nilai yang dianut keluarga tersebut.

"Jadi mulai dari hak sipil, pengasuhan anak, pendidikan anak, dan kesehatan. Itu harus disinergikan agar perilaku anak bisa dideteksi dari awal perubahan perilakunya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com