Soal Natuna, Megawati: Saya Dukung Penuh Sikap Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo atas sikap terkait klaim China di perairan Natuna.

Ia sepakat bahwa perihal kedaulatan negara merupakan hal yang tak bisa diganggu gugat.

"Saya sebagai ketua umum dan PDI-P mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa persoalan kedaulatan bukan hal yang dapat dinegosiasikan," kata Mega dalam sambutan pembukaan Rakernas PDI-P di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Baca juga: KNTI: Tabrak Kapal Nelayan RI di Natuna, China Langgar Hukum Internasional

Menurutnya, Jokowi telah melaksanakan prinsip politik bebas aktif dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

Mega pun menilai Jokowi sudah bersikap tegas terhadap persoalan di perairan Natuna.

"Prinsip politik luar negeri bebas aktif ini saya yakini sudah dipegang teguh oleh Presiden Jokowi," tuturnya.

Mega kemudian menjelaskan soal politik luar negeri bebas aktif yang dirinya maksud. Bebas, kata dia, bukan berarti tak punya pendirian.

"Bebas bukan berarti tidak punya pendirian, bkn berarti pula cuci tangan atau defensif. Kita aktif, berprinsip, berpendirian," kata Mega.

Kemudian, Mega menyebut Indonesia aktif dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia.

"Pendirian kita adalah aktif menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia. Aktif pada persahabatan segala bangsa. Aktif dalam memperjuangkan lenyapnya penindasan kepada bangsa mana pun," ujarnya.

"Pendirian bebas aktif itu pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi luar negeri, yang lagi-lagi dimulai dari riset nasional kita," kata Mega.

Baca juga: RI Buka Peluang Kerja Sama dengan China Kelola ZEE Natuna

Terkait klaim China di perairan Natuna, Presiden Joko Widodo menyatakan, tak ada tawar-menawar perihal mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Hal itu ia singgung dalam rapat terbatas tersebut membahas Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaultan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020).