Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Menhan yang Tak Tegas Soal Natuna | Ancaman Jokowi untuk Dubes

Kompas.com - 10/01/2020, 08:49 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar terkait sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tak tegas dalam menghadapi persoalan kedaulatan negara di Natuna, paling banyak dibaca oleh pembaca Kompas.com, Kamis (9/1/2020).

Selain kabar tersebut, juga ada berita soal ancaman Presiden Joko Widodo terhadap para duta besar Indonesia di negara sahabat, jika tak mampu bekerja dengan baik.

Berikut berita selengkapnya:

1. Tanggapan Prabowo soal ketegasan kasus Natuna

Prabowo mengaku tak mempersoalkan kritik masyarakat yang menganggapnya tak tegas terhadap persoalan kedaulatan Indonesia di Natuna.

"Enggak apa-apa (dianggap lembek). Silahkan saja bicara kita kan negara demokrasi orang boleh bicara apa saja," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Dikritik Tak Tegas soal Natuna, Ini Respons Prabowo

Prabowo sebelumnya dianggap tak tegas karena meminta semua pihak menyikapi penerobosan kapal China di perairan Natuna dengan tenang.

Kritikan pun datang. Namun, Prabowo tetap tak berubah sikap. Ia justru meminta agar seluruh pihak tidak memperkeruh suasana.

Sebab, Prabowo menjelaskan bahwa yang dimasuki oleh kapal China merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, bukan wilayah teritorial.

"Jadi kalau wilayah teritorial itu kedaulatan, itu 12 mil (dari lepas pantai). Lebih dari dari itu adalah ZEE dan kapal mana pun boleh masuk keluar," kata Prabowo.

Hanya saja, Prabowo menegaskan tak boleh ada kapal yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Jika kapal asing ingin menangkap ikan di wilayah itu, maka harus mendapat izin dari pemerintah RI.

2. Ancaman Jokowi untuk dubes tak berprestasi

Jokowi mengancam akan mencopot duta besar yang kinerjanya tidak cemerlang.

Meski demikian, ia meminta Kementerian Luar Negeri membuat indikator penilaian terlebih dahulu.

"Saya minta terakhir ke Bu Menteri, ada sebuah KPI (key performance index) yang jelas, yang terukur. Prestasi ini dihitung dari mana sih? Harus ada angka-angka," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Jokowi Ancam Copot Dubes Tak Berprestasi

Salah satu indikator yang bisa digunakan, sebut Jokowi, yaitu ekspor. Bila semakin tinggi nilai ekspornya, maka dapat menjadi nilai tambah tersendiri. Demikian pula sebaliknya.

"Ekspor naik berapa untuk China, untuk Amerika, untuk negara Afrika per duta besar. Biar jelas yang berprestasi sama yang tidak, yang harus diganti dan tidak," kata Jokowi.

Untuk menggenjot nilai ekspor di satu negara, Jokowi meminta para dubes untuk terus memperluas jaringan sambil melakukan pemetaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com