Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penanganan Konflik Natuna, Fadli Zon: Prabowo Bukan Lembek, tapi Realistis

Kompas.com - 08/01/2020, 21:15 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon tak sepakat pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait persoalan Natuna disebut tak tegas.

Menurut Fadli, Prabowo menanggapi permasalahan di Natuna dengan realistis.

"Saya kira sebenarnya bukan lembek, tapi Pak Prabowo itu berusaha realistik, realistis dengan situasi yang ada," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Fadli menjelaskan, pernyataan realistis Prabowo adalah Indonesia sebenarnya tak mempunyai kekuatan di perairan Natuna.

Baca juga: Bela Prabowo dari Kritik PKS, Gerindra: Kinerja Menhan Sudah Pas

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah berusaha memperkuat kekuatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tersebut.

"Kita tidak mempunyai kekuatan-kekuatan secara de facto untuk melindungi wilayah kita, wilayah ekonomi kita yang ada di wilayah Natuna itu," ujarnya.

"Jadi Pak Prabowo berusaha untuk bagaimana kita berangkat dari realitas dan terus memperkuat kekuatan kita di sana," pungkasnya.

Baca juga: Amankan Natuna, Menhan Didorong Perkuat Persenjataan Bakamla

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa permasalahan Natuna harus disikapi dengan cool dan santai.

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya sembari berlalu yang ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Pernyataan Prabowo dikritik Presiden PKS Sohibul Iman.

Sohibul meminta, Prabowo menyikapi konflik Natuna sesuai pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tegas menyatakan memperketat penjagaan dan menolak klaim China atas perairan Natuna.

"Ikuti saja seperti yang disampaikan ibu Retno. Jelas, ibu Retno pesannya jelas, diksi yang dipakai juga bagus. Jadi kalau diksinya dia sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu ga ada ketegasan sama sekali, walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com