Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kita Bersama OKI dan PBB Berusaha Bujuk AS dan Iran Tak Perang

Kompas.com - 08/01/2020, 16:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia melalui kebijakan politik luar negerinya mengupayakan agar Amerika Serikat (AS) dan Iran tak berperang.

Ma'ruf mengatakan, perang antara AS dengan Iran akan memicu krisis ekonomi besar-besaran.

"Andai kata terjadi peperangan, nah ini jadi sesuatu yang sangat merugikan bagi dunia. Ekonomi rusak, politik juga. Blok-blok akan terbangun. Itu sangat berbahaya sekali," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2019).

"Karena itu menurut saya jadi harus seoptimal mungkin kita Indonesia bersama negara-negara termasuk OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Timteng dan negara-negara yang cinta damai, kita berusaha melalui PBB untuk menahan tidak terjadi perang," lanjut dia.

Baca juga: AS-Iran Memanas, Luhut Minta Jangan Heboh

Ia menambahkan, tak ada pihak yang bakal diuntungkan dengan pecahnya perang antara AS dan Iran.

Karena itu, ia pun mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah memanggi Duta Besar AS dan Iran untuk Indonesia agar negara mereka menahan diri.

"Maka yang harus diupayakan mencari solusi perdamaian supaya tidak terjadi perang. Nah itu saya dukung upaya Menlu yang memanggil Dubes AS dan Dubes Iran yang prinsipnya memang untuk menahan diri supaya tidak terjadi perang," lanjut dia.

Baca juga: Pejabat Iran: Jika AS Membalas, Bakal Terjadi Perang di Timur Tengah

Sebelumnya, Iran melalui Garda Revolusi menyatakan, mereka menghujani markas pasukan AS dan sekutunya di Irak dengan "puluhan rudal".

Operasi itu dikatakan merupakan pembalasan atas pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani oleh AS pada Jumat pekan lalu (3/1/2020).

Dilansir Sky News Rabu (8/1/2020), "puluhan rudal" itu ditembakkan Divisi Luar Angkasa Garda Revolusi Iran, dan dinamai "Martir Soleimani".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com