Soal Natuna, Demokrat Singgung Ketegasan SBY ketika Konflik Ambalat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, konflik di perairan Natuna, Kepulauan Riau, mengingatkannya pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam konflik Ambalat di Laut Sulawesi yang pernah diklaim oleh Malaysia.

Syarief mengatakan, saat itu, SBY menegaskan tidak ada kompromi bagi yang melanggar zona wilayah NKRI.

"Kasus Natuna ini mengingatkan saya terhadap kasus Ambalat ya, tahun 2005-2006 ya, di mana pada saat itu Pak SBY sangat tegas bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Komisi II DPR Nilai Tak Ada Urgensi Jadikan Natuna Sebagai Provinsi

Menurut Syarief, sengketa di perairan Indonesia kembali terulang di era pemerintahan Joko Widodo, yaitu masuknya kapal-kapal asing ke perairan Natuna.

Syarief menegaskan, Partai Demokrat mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo terhadap China.

Ia pun meminta, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD ikut tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI.

"Pak Jokowi saya ikuti statement-nya, saya pikir cukup tegas dan saya pikir harus diikuti oleh Menko Polhukam dan Menhan untuk tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Baca juga: Terbangkan Pesawat Tempur ke Natuna, TNI AU Provokasi China?

Lebih lanjut, Syarief mengatakan, pemerintah Indonesia tak perlu khawatir konflik Natuna akan berpengaruh pada iklim investasi Indonesia.

Wakil ketua MPR RI ini meyakini, investor-investor China pasti membutuhkan Indonesia.

"China merupakan investor ke-3 di Indonesia ya kan, dan juga China pasti membutuhkan Indonesia, sangat membutuhkan Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir dengan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Baca juga: Dianggap Tak Tegas soal Natuna, Ini Kata Luhut

Sebelumnya, kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna yang berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.