Kemendagri Tak Beri Batas Waktu Penggantian Dokumen Kependudukan Korban Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, tidak ada tenggat waktu untuk penggantian dokumen kependudukan warga yang menjadi korban banjir ataupun bencana lainnya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, walaupun tak ada tenggat waktu, akan tetapi masyarakat diminta untuk melakukan pergantian secepatnya.

"Untuk penggantian, kami tidak beri batasan waktu. Namun, karena data kependudukan ini urgent, masyarakat yang dokumennya hilang atau rusak untuk segera minta penggantian secepatnya saja. Ini kami berikan prioritasnya," kata Zudan di Kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Mendagri Serahkan Dokumen Kependudukan Pengganti Korban Banjir di Pancoran

Zudan mengatakan, waktu pengerjaan untuk penggantian dokumen kependudukan itu pun terbilang cepat.

Ia mencontohkan, di daerah Teluk Naga penggantian dokumen hanya dilakukan selama 30 menit, kemudian Pejagalan 1-2 jam.

Termasuk juga di Kota Tangerang sebanyak 102 Kartu Keluarga dibagikan dalam waktu 1 hari saja.

"Jadi kecepatannya sangat tergantung berapa banyak yang memohon pada hari itu," kata dia.

Zudan menambahkan, sampai saat ini sudah ribuan warga yang mengajukan pergantian.

Mulai dari Kota Bekasi, Provinsi Banten, hingga DKI Jakarta.

"Jadi ribuan yang sudah ajukan dan ini terus kami proses," kata dia.

Baca juga: Dokumen Pendidikan Rusak karena Banjir? Siswa di Jakarta Bisa Urus Gratis di Dinas Pendidikan

Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah dokumen penggantian yang diajukan maupun yang dikeluarkan.

Sebab, kata dia, setiap hari pengajuan penggantian dokumen terus bertambah.

"Semua daerah yang terkena bencana kami prioritaskan. Wilayah bencana kita kan ada di seluruh Indonesia, ada dimana pun," kata dia.

Selain bencana banjir kali ini, Kemendagri juga sudah beberapa kali mengganti dokumen kependudukan warga yang hilang maupun rusak akibat bencana.

Antara lain pernah dilakukan di NTB saat terjadi gempa, banjir Papua, termasuk di Palu, Lampung, dan Banten saat terjadi tsunami.